Repelita Jakarta - Pertemuan berkala jajaran Dewan Energi Nasional yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto telah diselenggarakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, guna menggodok langkah strategis di sektor energi domestik.
Dalam rapat paripurna yang berlangsung pada hari Kamis sore tersebut, sejumlah menteri kabinet turut hadir mendampingi kepala negara, seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, serta Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan tayangan di kanal YouTube Garuda TV yang diunggah pada bulan September 2026, agenda penting ini diproyeksikan untuk mematangkan aturan demi memperkokoh ketahanan energi nasional.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Sidang Paripurna ini merupakan agenda rutin yang dipimpin langsung oleh Presiden selaku Ketua DEN sebanyak dua kali dalam setahun.
Beliau menjelaskan, "ini menjadi agenda-agenda rutin karena dalam setahun ada dua kali sidang yang dipimpin oleh Bapak Presiden ee Prabowo dalam Den selebihnya rapat-rapat ee yang lainnya itu dipimpin langsung oleh ketua harian".
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan instruksi khusus agar pengawasan terhadap puluhan ribu sumur minyak tradisional milik masyarakat dapat lebih diperketat.
Bahlil Lahadalia menuturkan pada Kamis, 17 September 2026, bahwa kepala negara menginginkan pengelolaan sumur tersebut dilakukan secara profesional demi mendongkrak produksi dalam negeri.
Menteri ESDM memaparkan, "presiden memerintahkan untuk memantau terkait dengan sumur-sumur rakyat yang R5.000 Ibu itu harus dilakukan secara profesional dan kemudian tidak boleh ada pelanggaran atau dijual ke tempat lain teman-teman media".
Selain tata kelola minyak bumi, rapat strategis tersebut juga menyentuh aspek sinergi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan jangka panjang.
Pemerintah berkomitmen untuk melibatkan berbagai unsur strategis, mulai dari kalangan akademisi hingga para pelaku usaha di lapangan.
Lebih lanjut, Bahlil Lahadalia menambahkan, "arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerja sama yang baik antara akademisi pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan".
Di samping membahas regulasi internal Dewan Energi Nasional, pihak kementerian juga memberikan klarifikasi mengenai persoalan distribusi bahan bakar minyak yang sempat memicu antrean panjang di wilayah Makassar.
Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa fenomena tersebut sudah berhasil ditangani dan pasokan secara nasional dipastikan tetap berada pada batas aman.
Menurutnya, situasi itu dipicu oleh peralihan konsumsi masyarakat ke BBM bersubsidi serta adanya temuan modifikasi tangki kendaraan berkapasitas besar oleh oknum tertentu.
(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
