Repelita [Jakarta] - Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rohid, memberikan respons keras terhadap pernyataan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, terkait kaitan Program Makan Bergizi Gratis dengan capaian pendapatan daerah.
Rohid menegaskan bahwa anggapan yang menyebutkan program tersebut menjadi penyebab rendahnya realisasi pendapatan asli daerah adalah kekeliruan fatal yang perlu diluruskan.
ADVERTISEMENT
"Faktanya, MBG ini adalah program yang menggerakkan ekonomi di daerah. Karena melibatkan petani, nelayan, peternak, hingga pedagang di desa maupun di pasar. Mereka semua dapat bekerja dan menjual bahan pokok kebutuhan dapur MBG," ujar Rohid, Kamis (25/6).
Ia menjelaskan bahwa pendanaan program tersebut sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap anggaran di tingkat daerah.
Menurut Rohid, pemerintah provinsi semestinya memberikan dukungan penuh serta melakukan pengawalan ketat agar manfaat program ini tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.
"Jadi dari mana minusnya? Anggaran MBG dari APBN, bukan dari APBD. Seharusnya pemerintah daerah ikut senang, mendukung penuh, serta mengawal program MBG ini sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan," katanya.
Legislator asal Riau tersebut menambahkan bahwa perputaran ekonomi di tingkat desa hingga kota justru mengalami peningkatan signifikan berkat adanya transaksi kebutuhan pokok untuk program ini.
DPR RI berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut demi memastikan target kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.
"Perputaran uang di desa, kecamatan, kabupaten, dan kota di Provinsi Riau ikut meningkat karena transaksi jual beli produk dan bahan baku untuk MBG. Program ini sangat nyata manfaatnya bagi masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektur Jenderal S. M. Mahendra Jaya telah menegaskan bahwa tidak ada korelasi antara Program Makan Bergizi Gratis dengan penurunan pendapatan daerah.
SF Hariyanto sendiri telah menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang sempat muncul dan menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam mendukung program strategis nasional tersebut. (*)
Redaktur: 91224 R-ID Elok
