Repelita [Jakarta] - Diskusi mengenai dinamika pembangunan di Papua mewarnai agenda Refleksi Kemanusiaan bertajuk Membedah Luka di Ujung Timur yang berlangsung di Pesantren Luhur Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu malam (27/6/2026).
Forum tersebut mempertemukan berbagai elemen masyarakat, mulai dari santri hingga kalangan mahasiswa, untuk mengupas persoalan mendasar di tanah Papua.
ADVERTISEMENT
Perbedaan pendapat mencuat saat pembahasan menyentuh program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat di wilayah tersebut.
Kheida Hula, salah satu peserta, berpandangan bahwa inisiatif swasembada pangan yang digalakkan pemerintah di Papua merupakan langkah strategis bagi kepentingan nasional.
"Bagi saya, program pemerintah mengenai swasembada pangan sangat baik untuk kemajuan Indonesia. Dengan adanya hasil pertanian dan perkebunan di Papua, ketergantungan Indonesia terhadap pangan impor dari negara lain bisa dikurangi," ujar Kheida.
Namun, argumen tersebut langsung direspons oleh peserta lainnya bernama Umam yang menyoroti adanya penolakan dari masyarakat adat setempat.
"Faktanya masih ada penolakan dari masyarakat. Itu mengisyaratkan bahwa agenda pemerintah di Papua belum menjadi konsensus bersama dengan masyarakat lokal. Lalu, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari proyek-proyek di Papua?" kata Umam.
Menanggapi ketimpangan pandangan tersebut, KH Syaifullah Amin selaku pemantik diskusi menegaskan bahwa inti dari pembangunan harus berfokus pada kesejahteraan penduduk asli.
"Yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah kualitas hidup yang baik, pendidikan yang bermutu, kesejahteraan, serta pengakuan terhadap hak masyarakat lokal atas sumber daya yang mereka miliki. Karena itu diperlukan ruang dialog yang lebih masif antara pemerintah dan masyarakat Papua," ujarnya.
Lurah Pesantren Luhur Ciganjur, Fadhil Bilad, turut memberikan catatan kritis agar pemerintah tidak mengabaikan sisi kemanusiaan dalam setiap kebijakan yang diambil.
"Kita harus concern terhadap isu ini. Jangan sampai pengelolaan sumber daya hanya berorientasi pada kepentingan pemerintah tanpa dibarengi pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Ini bisa memunculkan krisis kesetaraan manusia," pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
