Repelita [Jakarta] - Polemik mengenai urgensi penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis tengah menjadi sorotan publik.
Juru bicara Partai Gerakan Indonesia Raya, Bahtra Banong, menegaskan bahwa perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional dapat berjalan beriringan dengan pelaksanaan program.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, penghentian operasional bukanlah solusi yang harus diambil oleh pemerintah saat ini.
“Saya pikir ini secara simultan dilakukan ya bahwa programnya tetap jalan bahwa di sana ada pembenahan, ya harus terutama terkait soal yang menyangkut sasaran penerima manfaatnya,” kata Bahtra dalam dialog Sapa Indonesia Pagi, Selasa (16/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa penajaman target akan berdampak langsung pada efisiensi anggaran negara secara otomatis.
“Karena begitu sasaran penerima manfaatnya misalnya ditentukan jumlahnya, itu dengan otomatis juga akan dilakukan efisiensi anggaran, karena tidak lagi misalnya penerima manfaatnya sebagaimana yang disampaikan,” ungkap Bahtra.
Bahtra menambahkan bahwa pihaknya sedang memprioritaskan siswa dari kelompok keluarga yang paling membutuhkan bantuan.
“Misalnya, penerima siswa SMA yang selama ini dianggap bahwa ada kelompok yang betul-betul rentan membutuhkan, itu artinya diprioritaskan dulu yang membutuhkan itu,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti perlunya pengalihan sasaran bagi sekolah yang dinilai secara finansial lebih mampu.
“Terus kemudian belum lagi daerah-daerah yang dianggap bahwa kan ada juga sekolah-sekolah yang mungkin secara finansial siswa di sekolah tersebut lebih mampu, artinya kan itu juga seharusnya harus dikalihkan ke betul-betul yang menjadi tempat yang prioritas.”
Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan oleh perwakilan Koalisi MBG Watch, Agus Sarwono.
Agus menilai bahwa efektivitas program hanya bisa dicapai jika proses penentuan target dilakukan secara matang di awal.
“Menurut kami yang paling utama di sini adalah bagaimana agar program ini bukan hanya tepat sasaran, tapi juga efektif dan juga efisien. Maka tawaran strategisnya adalah hentikan dulu programnya, tentukan penerima manfaat berdasarkan level kemiskinan,” ungkap Agus.
Ia menyarankan pemerintah memanfaatkan basis data kesejahteraan sosial sebagai rujukan utama penentuan target.
“Desil 1 sampai dengan desil 5 atau 6 atau 4, dan seterusnya. Target kedua adalah di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Tapi jangan lupa, di kawasan 3T itu juga tidak mudah, tentu biaya produksi akan jauh lebih mahal,” kata dia.
Agus juga menekankan kompleksitas logistik yang akan dihadapi saat menjangkau wilayah pelosok Indonesia.
“Kenapa? Karena transport dan seterusnya, karena kita membayangkan kalau ini daerah terluar maka mobilisasi logistik atau bahan baku buat dapur itu juga tidak mudah dan juga tidak murah. Jadi exercise dulu deh sebetulnya mana yang dijadikan sebagai target sasaran.”
Lebih lanjut, ia menuntut kejelasan indikator mengenai siapa saja subjek utama penerima bantuan nutrisi ini.
“Ini untuk menyasar siapa? Warga terdampak miskin atau warga yang memang rentan miskin atau memang diintervensi soal gizinya,” tuturnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
