Repelita Jakarta - Kasus penyidikan atas dugaan spionase ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dikabarkan berjalan semakin memanas.
ADVERTISEMENT
Langkah taktis kini diambil Korps Bhayangkara demi menjamin keselamatan para saksi yang memegang peranan vital di dalam perkara tersebut.
Informasi tersebut sebelumnya diunggah oleh akun @akbarfaizal_uncensored pada Senin, 9 November 2026.
"Penyidikan kasus penyadapan ilegal (illegal tapping) yang menyasar Presiden Prabowo Subianto kian memanas setelah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk enam orang saksi kunci," tulis akun tersebut.
Upaya perlindungan tersebut ditujukan guna mempermudah proses pembongkaran alur perintah operasional spionase serta menelusuri penyalahgunaan sistem pemantauan Bareskrim.
Langkah ini juga diambil guna mendalami indikasi kejahatan penghapusan berkas data elektronik yang melibatkan empat jenderal aktif selaku tersangka, termasuk eks pimpinan kepolisian.
Di tengah bergulirnya perkara, pihak legislatif di Senayan dilaporkan turut bergerak cepat merespons isu kejahatan keamanan negara yang mengancam kedaulatan itu.
"Komisi III DPR RI juga bergerak cepat dengan mengagendakan Rapat Kerja khusus bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pekan depan guna mengevaluasi penyalahgunaan Lawful Interception Management System (LIMS) serta mengusut tuntas sasaran sadap terhadap 6.000 nomor telepon," lanjut takarir postingan itu.
Munculnya informasi mengenai jumlah target operasi spionase massal tersebut seketika memicu tanda tanya besar dari kalangan pengguna media sosial.
"maaf bang, info 6000 no telp ini dapet dari mana? udh terkonfirmasi?," tulis akun warga net @fitraharis.batupahat di kolom diskusi teks.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
