Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto secara blak-blakan mengungkap adanya oknum pejabat di jajaran birokrasi dan institusi negara yang menyalahgunakan wewenang untuk melindungi pelaku pencurian uang negara.
Pernyataan keras itu disampaikan dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan dan aset negara senilai Rp11,4 triliun di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
ADVERTISEMENT
"Ada di antara kita, harus kita akui, di antara birokrasi kita, di antara kementerian/lembaga kita, di antara lembaga-lembaga kita, institusi kita, ada pribadi-pribadi yang diberi tugas, diberi kehormatan oleh negara tetapi memakai wewenang dan kekuasaannya justru untuk membantu mereka-mereka yang mencuri dari uang negara," tegas Prabowo.
Presiden menyebut tindakan para oknum pejabat tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kehormatan yang telah diberikan negara kepada mereka.
Sejak awal menerima mandat dari rakyat, Prabowo mengaku terus mengimbau dan mengajak dengan pendekatan persuasif serta manusiawi untuk menghentikan praktik-praktik tidak baik tersebut.
"Saya mengajak marilah kita tutup praktik-praktik yang tidak baik, kita tutup, menipu rakyat, menipu atasan, membeking praktik-praktik yang tidak baik, penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal," ujarnya.
Prabowo juga menyoroti pengusaha yang berani mengabaikan keputusan hukum dengan tetap beroperasi meskipun izinnya sudah dicabut delapan tahun lalu.
Ia menyebut tindakan itu sebagai bentuk penghinaan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Sudah ada izin yang dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia, delapan tahun si pengusaha itu ndablek terus dia laksanakan tambang tanpa izin. Dia menertawakan Republik Indonesia, dia tidak hormat sama NKRI," tegas Presiden.
Memahami bahwa gaji aparatur negara mungkin belum memadai, Prabowo mengingatkan bahwa kondisi tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan pelanggaran hukum.
"Kita paham, saya mengerti gaji kalian mungkin tidak cukup. Tapi kalau kita lihat rakyat kita yang lebih parah dari kita, kita harus pahami bekerja di pemerintah adalah pengabdian," katanya.
Ia pun berulang kali menekankan bahwa bekerja di pemerintahan adalah bentuk pengorbanan dan pengabdian, bukan sarana mencari keuntungan pribadi.
"Saya perintahkan Jaksa Agung, tegakkan hukum! Dia tidak mau kerja sama, pidanakan! Kita tidak ragu-ragu dan kita tidak gentar," perintah Prabowo kepada aparat penegak hukum.
Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah berhasil menyelamatkan uang tunai negara sebesar Rp31,3 triliun dan menguasai kembali aset kawasan hutan senilai Rp370 triliun.
Nilai penyelamatan aset tersebut diklaim mencapai hampir 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
