Repelita Jakarta - Dinamika hubungan politik antara elite kepemimpinan nasional pada periode tahun kedua roda pemerintahan baru terus mendapatkan sorotan dan analisis mendalam dari kalangan akademisi.
ADVERTISEMENT
Presiden Prabowo Subianto dinilai belum sepenuhnya melepaskan diri dari pengaruh lingkaran kekuasaan Joko Widodo dalam mengonstruksikan arah kebijakan strategis negara.
Penilaian kritis tersebut diutarakan oleh seorang Guru Besar dari Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto, yang mengamati adanya kompromi politik terhadap sisa-sisa kebijakan rezim terdahulu.
Melalui sebuah tulisan ulasan yang dibagikan lewat akun X miliknya pada hari Minggu, 25 Oktober 2026, ia menjabarkan kegamangan sikap kepemimpinan yang ditunjukkan oleh kepala negara saat ini.
"Prabowo itu mix signal. Kesannya dia berkuasa, tapi tak mampu menghilangkan bayang bayang mantan bos yang dulu mengangkatnya jadi jenderal penuh dan jadi kepala negara," kata Henri lewat akun X miliknya, Minggu, 25 Oktober 2026.
Meskipun secara karakteristik personal dan pola komunikasi publik terdapat perbedaan mencolok, kedua tokoh bangsa tersebut dipandang masih terikat komitmen timbal balik demi mengamankan agenda masing-masing.
"Walau sekarang sudah tidak seharmonis di awal-awal Pemerintahan, tapi Prabowo nampak tak berani putus total apalagi berhadap hadapan,” ujarnya.
Pakar komunikasi itu juga menyoroti keheningan sikap istana terhadap polemik dokumen akademik masa lalu serta implikasi yuridis Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendegradasi legitimasi moral wakil presiden.
“Isu ijazah dan putusan MK yg sangat melemahkan Jokowi Gibran dari sisi moral pun tidak direspon tegas oleh Prabowo. Seolah hanya jadi catatan dan simpanan peluru yang tidak harus terburu digunakan,” katanya.
Selain itu, ia melontarkan kritik otokritik terhadap persepsi sebagian kelompok masyarakat sipil yang sempat menaruh ekspektasi tinggi terhadap pencitraan figur bersahaja di masa lalu.
“Saya pernah percaya dan tertipu juga dengan ucapan dan penampilan yang penuh polesan Jokowi. Sekarangpun masih banyak yang buta terhadap sosok ini, hanya karena suka dengan hasil kerja pemerintahannya dulu yg terlihat sukses membangun infrastruktur,” tulisnya.
Baginya, akumulasi keberhasilan pembangunan fisik semata tidak dapat dijadikan indikator tunggal tanpa mengalkulasi konsekuensi finansial jangka panjang berupa beban utang luar negeri.
“Padahal pembangunan infrastruktur yang ‘nampak sukses’ itu aslinya membawa bom waktu, saat tagihan tagihan hutang harus dibayarkan. Stabilitas politik yg seolah tenang, sejatinya menyimpan jeratan jeratan politik penyanderaan pada hampir semua partai politik,” ungkapnya.
Lebih jauh, dirinya mengingatkan adanya ancaman degradasi moralitas demokrasi serta bayang-bayang ketergantungan ekonomi terhadap kekuatan global yang kurang disadari oleh publik luas.
Ia mengindikasikan bahwa harapan besar publik untuk melihat adanya reformasi tatanan birokrasi dan hukum yang radikal dari pemerintahan baru bisa berujung pada antiklimaks.
“Mudah mudahan rakyat melihat ini semua bisa bersabar dengan ketidakjelasan dan ketidaktegasan di tengah keadaan sosial ekonomi dan politik negara yang makin memburuk ini,” pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
