Repelita [Jakarta] - Pemerintahan pimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa kerjanya telah menyetujui penyesuaian kenaikan tunjangan kinerja bagi sejumlah instansi kementerian serta lembaga negara.
Kendati demikian, kebijakan peningkatan penghasilan tersebut belum menyentuh besaran gaji pokok bagi aparatur sipil negara secara umum yang masih bertahan sejak penyesuaian delapan persen pada tahun 2024 lalu.
ADVERTISEMENT
Ketentuan gaji pokok pegawai negeri sipil sebelumnya disahkan melalui regulasi akhir era kepemimpinan Presiden Joko Widodo lewat aturan resmi pemerintah.
Momen pengumuman kebijakan fiskal dan anggaran negara biasanya disampaikan kepala negara dalam pidato nota keuangan tahunan.
Agenda penyampaian pidato nota keuangan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat mendatang bagi pemerintahan saat ini.
Meskipun besaran gaji pokok belum mengalami pergerakan, rangkaian kenaikan tunjangan kinerja telah resmi digulirkan ke berbagai sektor kementerian.
Sektor bidang pendidikan yang mengalami pemecahan struktur organisasi resmi mendapatkan penyesuaian tunjangan lewat terbitnya tiga regulasi presiden terpisah pada awal tahun 2025.
Kisaran tunjangan kinerja untuk jenjang kelas jabatan terendah hingga tertinggi pada kementerian tersebut ditetapkan secara berjenjang sesuai ketentuan baru.
Pimpinan kementerian serta pejabat setingkat wakil turut memperoleh persentase tunjangan khusus yang dihitung berdasarkan persentase kelas jabatan tertinggi.
Langkah penyesuaian kesejahteraan serupa juga diberlakukan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui penerbitan regulasi khusus pada pertengahan tahun 2025.
Kebijakan peningkatan tunjangan kinerja hingga seratus persen turut diberikan kepada jajaran pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pemberlakuan kenaikan tersebut telah memperoleh restu langsung dari kepala negara guna memacu kontribusi maksimal para pegawai dalam melayani kepentingan bangsa.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sempat menyampaikan pesan khusus dari pimpinan tertinggi negara saat memimpin upacara resmi instansinya.
"Beliau (Presiden Prabowo Subianto) menyampaikan salam hormat, tetapi di sisi lain mengatakan negara meminta kepada semua aparat negara yang ada di ESDM agar berikanlah kontribusi terbaiknya dalam rangka membangun bangsa dan negara," ucap Bahlil.
Pimpinan kementerian tersebut juga menegaskan komitmen istana untuk membersihkan praktik penyelewengan dalam proses penerbitan perizinan sektor pertambangan.
"Terutama kepada dirjen-dirjen yang memberikan izin. Kalau saya tahu, kalau ada laporan (praktik melenceng), saya tidak segan-segan untuk merumahkan kalian," ujar dia.
Seluruh direktorat teknis mulai dari bidang mineral hingga pengembangan sumber daya manusia diminta bekerja optimal seiring peningkatan kesejahteraan tersebut.
Lonjakan tunjangan paling signifikan turut dirasakan oleh para hakim di lingkungan peradilan dengan persentase kenaikan mencapai angka ratusan persen.
Kebijakan afirmasi kesejahteraan bagi para pengadil tersebut diumumkan langsung oleh kepala negara dalam agenda pengukuhan pejabat yudikatif.
Peningkatan terbesar difokuskan secara khusus kepada kelompok hakim golongan junior tingkat pertama demi menjamin independensi penegakan hukum.
"Dan golongan naik paling tinggi adalah golongan paling junior," kata Prabowo.
Langkah afirmatif tersebut diambil agar para penegak hukum terhindar dari potensi suap serta praktik lancung dalam memutus perkara.
"Orang yang kuat dan punya uang banyak bisa punya tim hukum yang luar biasa. Tapi orang kecil hanya tergantung kepada hakim yang adil," ujarnya.
Pemerintah memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk merealisasikan kebijakan peningkatan kesejahteraan para pengadil tersebut.
Kepala negara bahkan sempat melontarkan pernyataan candaan di hadapan petinggi militer dan kepolisian terkait alokasi anggaran penunjang.
"Kalau perlu anggaran lain saya kurangi, di sini ada panglima TNI dan Kapolri. Kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi," ujar Prabowo sembari bercanda.
Peningkatan kesejahteraan aparatur pertahanan negara juga dituangkan secara resmi melalui regulasi tunjangan kinerja bagi prajurit militer serta pegawai kementerian terkait.
Besaran tunjangan kelompok perwira tinggi bintang empat mengalami kenaikan nominal yang cukup signifikan dibanding ketentuan aturan sebelumnya.
Penyesuaian besaran tunjangan turut dinikmati oleh jajaran personel pada golongan pangkat serta kelas jabatan terbawah di lingkungan institusi pertahanan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
