Repelita Jakarta - Pernyataan sepihak dari otoritas tertinggi negara mengenai dampak penguatan mata uang asing yang dinilai tidak menyentuh kehidupan warga di wilayah pedesaan memicu gelombang protes keras dari masyarakat. Penilaian tersebut dianggap mengabaikan realitas rantai pasok industri nasional yang sangat bergantung pada bahan baku impor berkurs mata uang global. Akibatnya, ketidakpastian moneter yang terjadi di tingkat pusat justru memberikan hantaman nyata bagi kelangsungan hidup kaum pekerja di berbagai daerah.
Sikap abai pemerintah terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja massal akibat lonjakan nilai tukar valuta asing melahirkan kritik tajam di platform digital. Melalui unggahan yang disebarluaskan pada tanggal 17 Mei 2026, akun @HukumDan melayangkan protes terbuka atas minimnya kepekaan sosial penguasa terhadap nasib buruh kasar di sektor manufaktur. Logika penyederhanaan masalah yang dipakai oleh pejabat teras dinilai sangat mencederai akal sehat publik yang sedang berjuang menghadapi krisis ekonomi.
ADVERTISEMENT
Dampak domino dari kegagalan stabilisasi kurs rupiah kini dipaksa harus ditanggung sepenuhnya oleh masyarakat kelas bawah yang kehilangan mata pencaharian mereka secara mendadak. Akun @HukumDan membeberkan fakta riil di lapangan melalui pernyataan tertulis yang menegaskan bahwa Orang desa tidak menggunakan dollar kata prabowo, tapi orang desa yg bekerja di pabrik² yg bahan bakunya import bayar pakai dollar , di PHK karena dollar yang makin tinggi mau tidak mau harus lakukan efisiensi pengurangan pekerja Masa gak bisa mikir seh.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
Orang desa tidak menggunakan dollar kata prabowo, tapi orang desa yg bekerja di pabrik² yg bahan bakunya import bayar pakai dollar , di PHK karena dollar yang makin tinggi mau tidak mau harus lakukan efisiensi pengurangan pekerja
— HUKUM MILIK PENGUASA (@HukumDan) May 17, 2026
Masa gak bisa mikir seh. pic.twitter.com/tb3RIb9WBg