Repelita Jakarta - Gerakan penolakan terhadap keabsahan berkas syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh elemen akademisi serta aktivis kemasyarakatan kini mengarah pada peran sentral elit Partai Gerindra di parlemen.
ADVERTISEMENT
Koalisi Masyarakat Sipil dan Barisan Oposisi Indonesia menilai konfigurasi kekuatan politik di DPR saat ini menempatkan partai tersebut sebagai faktor penentu kelancaran usulan hak angket.
Langkah penggalangan dukungan konstitusional demi menguji legitimasi hukum kepemimpinan nasional tersebut disiarkan secara luas oleh kanal YouTube Forum Keadilan TV dalam tayangan bertajuk PRABOWO-SUFMI DASCO BERGERAK WAPRES GIBRAN SELESAI...???.
"sebetulnya mesti jujur kalau dia salah diakui kesalahan itu he lalu mundur dari jabatannya" kata Deklarator Barisan Oposisi Indonesia Ubedilah Badrun selaku pembicara utama dalam tayangan siniar Madilog.
Tokoh pergerakan tersebut menerangkan bahwa polemik ketiadaan ijazah setingkat SMA milik sang wakil presiden kini telah menjadi beban politik yang sangat berat bagi bangsa.
"perjalanan koalisi ini sudah ke partai mana aja sejauh ini sudah tiga partai ya pertama ke Golkar he kemudian ke PKS kemudian ke PKB H menyusul insyaallah dengan Partai Demokrat" jelas Ubedilah Badrun menerangkan rangkaian diplomasinya.
Dirinya menangkap interpretasi bahwa jajaran pimpinan fraksi parpol sangat memahami kegelisahan kaum intelektual serta mewaspadai dampak gejolak publik jika perkara tersebut tidak diselesaikan.
"kalau bola liar ini dilempar sembarangan publik ini kan bisa menimbulkan kebakaran besar" papar Ubedilah Badrun mengingatkan potensi meledaknya tensi frustrasi massa di lapangan.
Ia menambahkan bahwa proses pembuktian di DPR melalui mekanisme hak angket atau hak menyatakan pendapat justru menjadi faktor penting untuk mengembalikan marwah tata kelola pemilu yang bersih.
"di parlemen itu partai berkuasa ee Gerindra gerindra artinya Gerindra menjadi faktor kunci h pertanyaan kemudian siapa di Gerindra itu faktor kuncinya ada dua orang hm ada di Prabowo dan ada di Dasko" urai Ubedilah Badrun mengenai konsentrasi kekuatan elit.
Dirinya menegaskan bahwa apabila Partai Gerindra di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto serta Sufmi Dasco Ahmad bersedia menginisiasi proses koreksi tersebut, maka langkah penegakan hukum akan berjalan sangat cepat.
Aksi advokasi ini dipastikan akan terus berjalan guna mengawal tegaknya hukum konstitusi serta mencegah terjadinya krisis kepercayaan masyarakat yang meluas terhadap lembaga perwakilan rakyat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
