Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas pelanggaran hukum di sektor ekonomi, terutama praktik penyelundupan dan kegiatan usaha ilegal yang merugikan negara. Pernyataan itu disampaikan dalam acara serah terima uang hasil penagihan denda administratif Satgas PKH di Kejaksaan Agung.
Dalam pidatonya, Presiden menyebut pekerjaan pemerintah masih jauh dari selesai. Ia menilai berbagai kebocoran dan praktik melawan hukum masih terus terjadi sehingga membutuhkan kerja keras bersama dari seluruh lembaga negara.
ADVERTISEMENT
Presiden menekankan pentingnya peran aparat penegak hukum, termasuk TNI, Polri, serta Kementerian Keuangan. Menurutnya, seluruh kewenangan yang dimiliki harus digunakan untuk menghentikan penyelundupan dan pelanggaran ekonomi lainnya.
Ia menyampaikan sinergi antarinstansi menjadi kunci utama dalam menegakkan hukum sekaligus menjaga kekayaan negara. Tanpa koordinasi yang kuat, upaya penyelamatan aset nasional dinilai tidak akan berjalan maksimal.
Menurut Prabowo, hukum memiliki posisi strategis sebagai alat melindungi kepentingan bangsa. Ia menilai kesejahteraan rakyat sulit dicapai apabila kekayaan negara tidak dikelola dan dijaga dengan baik.
Karena itu, seluruh unsur pemerintah diminta bekerja secara terkoordinasi dan saling mendukung. Langkah bersama dinilai penting agar kebijakan penegakan hukum dapat berjalan efektif dan memberi hasil nyata.
Presiden juga mengingatkan bahwa kebijakan tegas pemerintah kemungkinan akan menghadapi perlawanan dari pihak tertentu. Ia menyebut pihak yang dirugikan oleh penertiban akan berusaha mempertahankan kepentingannya.
“Mereka akan menggunakan segala alat. Mereka akan menggunakan uang yang mereka curi untuk membiayai gerakan-gerakan. Tidak gentar kita. Rakyat, percayalah, rakyat bersama kita. Rakyat bangga dengan kalian. Rakyat melihat,” ujar Prabowo.
Selain itu, Presiden menegaskan pertumbuhan ekonomi modern tidak terjadi dengan sendirinya. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus ditopang semangat nasionalisme dan keberpihakan pada kepentingan bangsa sendiri.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung adanya pengusaha yang tetap menjalankan aktivitas pertambangan tanpa izin meski sudah ada keputusan hukum dan pencabutan izin resmi. Ia menilai tindakan itu sebagai pelanggaran serius terhadap negara.
Presiden kemudian memerintahkan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pihak yang tidak kooperatif, termasuk melalui proses pidana. Pemerintah, kata dia, tidak akan ragu menghadapi pihak yang merugikan kepentingan negara.
Prabowo optimistis dukungan rakyat akan tetap kuat selama kebijakan yang dijalankan berpihak kepada kepentingan publik dan menjaga kekayaan nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
