Repelita Jakarta - Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyampaikan kegeramannya terhadap sikap Israel yang dinilai tidak menerima kritik terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan Israel di kawasan Timur Tengah.
Pernyataan itu muncul setelah Israel sebelumnya mengecam Lee atas unggahan di media sosial yang menyoroti video dugaan kekerasan terhadap seorang anak Palestina yang disebut dilakukan oleh tentara Israel.
ADVERTISEMENT
Lee menegaskan bahwa dirinya masih perlu memastikan kebenaran informasi tersebut dan mempertanyakan tindak lanjut jika dugaan pelanggaran itu benar terjadi.
“Saya perlu menyelidiki apakah ini benar, dan jika demikian, tindakan apa yang telah diambil,” kata Lee pada Jumat di platform X.
Video yang menjadi sorotan tersebut disebut memperlihatkan dugaan tindakan kekerasan terhadap seorang anak Palestina, meski asal-usul dan konteks rekaman itu masih diperdebatkan.
Laporan media internasional menyebutkan adanya kemiripan dengan insiden tahun 2024 di Tepi Barat yang sebelumnya telah menjadi perhatian dan diselidiki.
Pada saat itu, rekaman serupa juga sempat memicu reaksi internasional, termasuk dari Gedung Putih yang menyebutnya sebagai peristiwa yang “sangat mengganggu”.
Kementerian Luar Negeri Israel menegaskan bahwa insiden yang dimaksud telah diselidiki dan ditangani sesuai prosedur yang berlaku.
Israel juga menyebut unggahan Lee bersumber dari informasi lama yang dinilai telah dipelintir kembali oleh akun yang dianggap menyebarkan disinformasi.
“Presiden Lee Jae Myung, karena alasan yang aneh, memilih untuk menggali kembali cerita dari tahun 2024 dan mengutip akun palsu yang secara keliru menyajikannya sebagai peristiwa terkini,” demikian pernyataan Kemlu Israel.
Sementara itu, pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa unggahan tersebut dimaksudkan sebagai seruan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia universal dan bukan bentuk keberpihakan politik.
Lee kemudian kembali menyuarakan kritik dengan menilai Israel tidak menunjukkan keterbukaan terhadap evaluasi atas dugaan pelanggaran HAM yang disorot komunitas internasional.
Ia juga menegaskan bahwa penderitaan akibat konflik harus dipandang secara universal tanpa pengecualian.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
