Repelita Jakarta - Kritik bukanlah ancaman melainkan penanda kehidupan demokrasi, pesan itu disampaikan secara tegas oleh Profesor Henri Subiakto saat mengulas dinamika komunikasi publik pemerintahan Prabowo Subianto dalam sebuah podcast Forum Keadilan TV pada Jumat (17/4/2026).
Menurut Henri, narasi soal inflasi pengamat yang sempat dilontarkan oleh lingkar kekuasaan justru menunjukkan adanya sensitivitas berlebihan terhadap kritik yang seharusnya tidak terjadi dalam sistem demokrasi.
ADVERTISEMENT
Ia menegaskan bahwa tidak ada undang-undang yang melarang praktik mengkritik kebijakan pemerintah karena justru konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat.
“Tidak ada undang-undang yang melarang kritik. Justru konstitusi menjaminnya,” tegas Henri dalam podcast tersebut.
Henri menilai bahwa kritik yang datang dari masyarakat, akademisi, hingga aktivisme merupakan bentuk kepedulian terhadap arah negara yang sesungguhnya sangat dibutuhkan.
Dalam logika demokrasi, kritik bukanlah serangan melainkan mekanisme koreksi agar pemerintah dapat lebih hati-hati, cerdas, dan bijaksana dalam mengambil kebijakan publik.
Henri juga menyoroti tata kelola komunikasi publik pemerintah yang dinilainya belum tertata rapi, terutama dominasi figur tertentu dalam menyampaikan respons isu publik tanpa kejelasan posisi sebagai juru bicara resmi.
Menurutnya, komunikasi negara tidak bisa diserahkan pada figur yang hanya dekat dengan kekuasaan, melainkan harus dikelola oleh profesional dengan kapasitas, pengalaman, dan legitimasi yang kuat.
“Komunikasi itu bukan sekadar bicara. Ini soal persepsi publik. Salah komunikasi, salah persepsi. Salah persepsi, bisa berputar salah politik,” ujarnya.
Lebih jauh lagi, Henri mengingatkan bahwa bahaya terbesar bukan datang dari kritik melainkan dari lingkungan kekuasaan yang hanya diisi oleh suara yes man atau orang-orang yang selalu membenarkan pemimpin.
Ketika seorang pemimpin hanya mendengar hal-hal yang menyenangkan dan tidak pernah menerima masukan kritis, maka risiko kehilangan pijakan dalam mengambil keputusan menjadi kenyataan yang sangat mungkin terjadi.
Ia bahkan menyebut bahwa dalam konteks Indonesia, masyarakat sejatinya cukup sabar dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah yang kurang populer.
Kritik yang muncul di ruang digital, menurut Henri, sering kali hanyalah bentuk katarsis atau pelampiasan emosi semata, bukan ancaman nyata terhadap stabilitas negara.
Namun demikian, ia mengingatkan pemerintah untuk tetap peka karena jika kekecewaan masyarakat terus terakumulasi tanpa respons yang tepat, potensi ketegangan sosial bisa membesar sewaktu-waktu.
Dalam refleksinya, Henri menilai kepemimpinan Prabowo Subianto masih memiliki ruang besar untuk memperbaiki pola komunikasi publik ke depan.
Kuncinya sangat sederhana, yaitu membuka telinga lebih lebar terhadap suara rakyat yang murni, bukan suara yang telah dimanipulasi oleh kepentingan tertentu atau noise digital.
“Kalau kritik dipandang sebagai obat, negara ini bisa semakin sehat. Tapi kalau dianggap ancaman, malah berbahaya,” tutup Henri.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
