Repelita [Jakarta] - Pakar makroekonomi Prof Latuhihin berpandangan bahwa langkah pemotongan dana alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai puluhan triliun rupiah murni dipicu oleh tekanan berat pada ruang fiskal negara, bukan sebagai langkah solutif perbaikan fundamental.
Pernyataan tersebut terlontar dalam sebuah tayangan diskusi publik pada hari Senin, 25 Mei 2026, di mana beliau menggarisbawahi kegentingan opsi finansial yang dihadapi pengambil kebijakan saat ini.
ADVERTISEMENT
“Bukan respons (atas kritik).
Pengurangan ini akibat kepepet, nggak ada cara lain.
Bukan karena niat memang membenahi ekonomi kita,” kata Latuhihin dalam sebuah program yang dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (25/5/2026).
Beliau menambahkan bahwa gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat serta indikator kelesuan pasar domestik belakangan ini bukanlah pendorong utama di balik pengurangan dana megaproyek nasional tersebut.
Faktor keterbatasan dana segar di kas negaralah yang memaksa penyesuaian angka secara mendadak, sehingga belum mampu memulihkan sentimen positif di mata para pelaku pasar internasional.
“Tapi karena kepepet Anda tidak punya duit, maka lakukanlah ini.
Ini masalah kepepet.
Makanya tidak dipercaya oleh pasar.
Gitu loh ya,” ucapnya.
Lebih lanjut, akademisi ini memotret fenomena depresiasi nilai tukar mata uang domestik yang dinilainya merosot secara persisten dan cenderung bergerak anomali jika disandingkan dengan tren mata uang regional lainnya.
“Selanjutnya, kalau dibilang pelemahan rupiah secara sistematis ya kan, itu cuma berlaku di negeri ini.
Di negara lain tidak sistematis.
Kenapa?
Currency lain menguat, rupiah tetap melemah,” paparnya.
Kondisi kontradiktif ini kian terlihat pasca rilis capaian makro oleh otoritas statistik yang menunjukkan angka ekspansi ekonomi yang tergolong impresif pada tiga bulan pertama tahun ini.
Pengumuman performa impresif yang sempat dibanggakan oleh jajaran menteri kabinet tersebut justru memicu keraguan mendalam dari lembaga pemeringkat internasional terkait keabsahan data riil di lapangan.
“Lucunya, pada waktu BPS mengeluarkan angka 5,61 persen sebagai pertumbuhan 2025, nggak lama kemudian Moody’s bilang, gua downgrade outlook dari stabil ke negatif,” imbuhnya.
Bagi pengamat kawakan tersebut, koreksi prospek investasi dari lembaga global terkemuka menjadi bukti autentik bahwa kalkulasi angka di atas kertas dari pemerintah ditanggapi dingin oleh investor.
“Artinya apa, the number you release, they don’t trust.
Kan begitu ya,” sambung Latuhihin memberikan analisis mendalamnya mengenai ketidakpercayaan pasar.
Ia menggambarkan stabilitas nilai tukar domestik terhadap ringgit Malaysia yang relatif terjaga selama satu dekade terakhir, sebelum akhirnya berbalik arah secara drastis memasuki fase transisi kepemimpinan baru.
“Terutama setelah diumumkannya kabinet yang baru oleh Pak Presiden Prabowo, itu secara sistematis, currency menguat, ya kan, rupiah terhadap dolar melemah,” ucapnya mengkritisi perkembangan moneter terkini.
Fakta pergerakan mata uang asing yang berbanding terbalik ini mengindikasikan bahwa akar permasalahan krusial sesungguhnya bersumber dari ketidakpastian kebijakan internal, bukan karena faktor guncangan global semata.
“Artinya apa?
Boroknya ada di sini, bukan di luar sana.
Gitu kan ya,” tambahnya guna meluruskan narasi seputar pelemahan nilai tukar yang terjadi secara beruntun.
Sorotan tajam juga diarahkan pada wacana pembentukan komite baru sektor perdagangan luar negeri yang langsung memicu sentimen negatif serta ancaman penurunan peringkat utang jika kebijakan tersebut dipaksakan berjalan.
“Tadi lebih heboh lagi.
Begitu kemarin muncul ide mendirikan badan ekspor ini, tadi Moody’s mengatakan apa?
Saya downgrade you punya rating, kalau badan itu jadi.
Ngeri nggak sih,” terangsnya mengomentari gejolak pasar global.
Ironi ekonomi kian tebal ketika angka ekspansi makro yang tinggi dirilis bersamaan dengan peringatan keras mengenai potensi pemutusan hubungan kerja massal dari sektor manufaktur nasional dalam waktu dekat.
“Ini kan kontradiksi, 5,6 persen ini seolah-olah dibikin antitesis oleh Agus Gumiwang, bahwa you are wrong.
Makanya rupiah pun tetap melemah, karena angka ini tidak bertahan,” pungkasnya menutup analisis kritis tersebut.
Sebelum eksplanasi kritis ini mencuat, otoritas keuangan telah resmi mengumumkan pencoretan pagu anggaran program nutrisi nasional tersebut dari besaran awal sebesar Rp335 triliun menjadi hanya Rp268 triliun saja.
Keputusan pemotongan anggaran jumbo tersebut divalidasi langsung oleh pimpinan kementerian keuangan yang menyebut langkah efisiensi ini merupakan instruksi langsung dari kepala negara demi menyelamatkan postur belanja.
“MBG sudah mencapai Rp75 triliun, itu 22,4 persen dari APBN yang sebesar Rp335 triliun.
Tapi nanti bukan Rp335 triliun,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5).
Kebijakan pengetatan tersebut diklaim sebagai strategi taktis agar pemanfaatan modal kerja oleh lembaga pengelola gizi yang baru dibentuk dapat menyentuh target sasaran secara optimal tanpa pemborosan.
Manajemen fiskal ke depan juga membuka peluang adanya restrukturisasi anggaran lanjutan yang polanya disesuaikan dengan hasil simulasi perhitungan efektivitas distribusi pangan di lapangan.
“Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah.
Yang penting itu,” pungkas Purbaya mengakhiri penjelasannya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
