Repelita Jakarta - Pembentukan struktur jajaran kabinet pemerintahan yang berukuran besar dinilai melahirkan beban jangka panjang bagi keuangan negara.
ADVERTISEMENT
Kebijakan perluasan instansi kementerian tersebut memicu gelombang kritik tajam dari kalangan akademisi serta pakar ilmu tata negara.
Pandangan kritis mengenai dinamika politik kontemporer ini disiarkan melalui tayangan podcast Madilog pada kanal YouTube @forumkeadilanTV.
Dalam program diskusi tersebut dipaparkan argumen teoretis mengenai ketidaksesuaian prinsip efisiensi birokrasi di jajaran otoritas pusat.
Mantan Ketua Reformasi Politik Nasional Profesor Ryaas Rasyid menyampaikan catatan evaluasi mendalam atas arah kepemimpinan nasional saat ini.
Melalui rekaman dialog yang dirilis pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2026 ia menyayangkan basis argumentasi pembentukan struktur gemuk itu.
Menurutnya pembenaran jumlah lembaga atas dasar luas wilayah dan total populasi penduduk merupakan kekeliruan analisis yang mendasar.
Itu adalah satu logikal fasi satu sesat fikir sesat logika, kata Ryaas Rasyid dalam pemaparannya membedah struktur pemerintahan.
Ia menegaskan esensi pengelolaan instansi eksekutif di seluruh belahan dunia seharusnya mengutamakan aspek kecakapan dan fungsionalitas kerja.
Pakar otonomi daerah tersebut menjelaskan bahwa administrasi modern tidak menerapkan metode keterwakilan layaknya lembaga legislatif parlemen.
Saya sebagai iman pemerintahan langsung bisa menyimplukan bahawa memang Pak Prabau tidak mengerti pemerintahan, ujarnya memberikan penilaian terbuka.
Ryaas Rasyid menguraikan keprihatinan mendalam mengenai potensi penumpukan persoalan sistemik pasca-berakhirnya masa jabatan rezim saat ini.
Langkah rombakan struktur kementerian dinilai memaksa terjadinya amendemen regulasi hukum demi melegitimasi penambahan posisi akomodatif.
Dampak buruk dari ketidakmatangan penyusunan prioritas kebijakan diprediksi bakal membebani generasi masa depan hingga kurun waktu lama.
Masalah akan ditinggalkan oleh Pak Prabowo akan lebih panjang daripada umurnya sendiri, cetus sang profesor mengingatkan konsekuensi logis birokrasi.
Ia mendesak agar pemerintah mengkaji ulang keberadaan lembaga-lembaga yang tumpang tindih guna menyelamatkan anggaran belanja publik (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
