Repelita Jakarta - Kehadiran figur publik dalam persidangan Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan dokumen pendidikan salah satu pemimpin negara memicu perhatian besar dari kalangan akademisi hukum.
Pernyataan kritis mengenai legalitas tersebut disampaikan oleh Guru besar UKSW Salatiga Prof. Yafet Y. Wilben Rissy yang memberikan pandangan tajam mengenai prosedur persidangan.
ADVERTISEMENT
Informasi mengenai penilaian hukum terhadap jalannya sidang tersebut dipublikasikan melalui media sosial oleh akun @maroef_irfhany pada tanggal 8 Oktober 2026.
Dalam takarir yang diunggah, ia menuliskan, Terpantau Guru besar UKSW Salatiga Prof. Yafet Y. Wilben Rissy, menuding kedatangan Andi Azwan di MK kemarin tidak punya legal standing apapun, tidak punya kewenangan utk menunjukkan ijazah Gibran jika demikian frase itu bisa dimaknai semua keterangan ahli dan saksi yg dihadirkan Andi Azwan di persidangan MK juga tidak punya nilai apa2, alias ilegal termasuk keterangan Rullyandi dan Ina Liem tiwas sujud syukur Andi, nyata kedatanganmu tdk nambah apapun dan kepergianmu tdk mengurangi apa2.
Berdasarkan narasi dari unggahan tersebut, kedatangan saksi pembawa dokumen ijazah dinilai tidak memiliki kekuatan hukum ataupun landasan kedudukan yang sah di hadapan majelis hakim.
Dampak dari tidak adanya status kedudukan hukum tersebut memunculkan spekulasi bahwa seluruh kesaksian para ahli pendukung di dalam persidangan menjadi tidak bernilai.
Sorotan publik terhadap keaslian berkas edukasi ini juga memancing beragam reaksi sinis serta komentar menggelitik dari para pengguna platform digital lainnya.
Tanggapan bernada sindiran mengenai riwayat studi luar negeri tersebut turut dituliskan oleh pengguna akun @agungbuddy yang menyatakan, Kalimat lucu tahun ini: "Telah menyelesaikan pendidikan grade 12 UTS Insearch".(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
