Repelita Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia memberikan reaksi keras terhadap gelombang spekulasi serta opini liar yang terus bergulir di jagat maya belakangan ini.
ADVERTISEMENT
Narasi yang berkembang tersebut berupaya menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang kerap dilabeli sebagai kelompok Geng Solo ke dalam kasus dugaan penyadapan ilegal mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Dedek Prayudi menilai kemunculan isu tersebut sudah melampaui batas kewajaran dan berisiko menjadi fitnah yang memecah belah persatuan bangsa.
Kegaduhan informasi di ruang digital ini mencuat secara beruntun tepat setelah jajaran pengurus partai mendampingi proses hukum Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026.
"Jujur saja, dua hari terakhir saya sibuk mengawal Pak Jokowi di sidang, dan apa yang saya rasakan saat itu adalah Pak Jokowi sebegitunya membela haknya dari tuduhan atau fitnah-fitnah yang merajalela menyerang dirinya," ujar Dedek Prayudi dalam dialog program televisi pada Sabtu, 7 November 2026.
Pihak partai mengaku sangat terkejut manakala ruang publik secara tiba-tiba dibanjiri oleh tudingan baru yang kembali menyudutkan lingkaran mantan kepala negara tersebut.
"Tidak lama kemudian, beredar isu dan tuduhan fitnah baru lagi di media sosial bahwa di sini ada 'Geng Solo', ada keterlibatan dari presiden ketujuh, bahkan wakil presiden. Tentu saja kami kaget mendengar itu. Baru saja kami mengawal Pak Jokowi untuk membela haknya dari tuduhan, kemudian datang lagi tuduhan berikutnya," lanjutnya.
Tolak Pelesetan Nama Partai dan Desak Transparansi
Ketidaknyamanan internal partai semakin meningkat ketika sejumlah akun anonim di media sosial mulai menyerang identitas organisasi dengan melontarkan pelesetan nama yang dinilai sangat keji.
"Bahkan PSI di berbagai forum media sosial diplesetkan namanya menjadi 'Partai Sadap Indonesia', dan bagi kami ini begitu kejam. Oleh karena itu, kami mendesak penegak hukum untuk mengusut ini," kata pria yang akrab disapa Uki tersebut.
Untuk meredam arus disinformasi yang kian liar, ia meminta institusi keamanan dan penegak hukum mulai dari kepolisian, Badan Intelijen Negara, hingga Badan Intelijen Strategis TNI agar membuka fakta secara transparan kepada rakyat.
"Kami mendukung pemerintah supaya membuka seterang-terangnya, baik itu dari aspek penegakan hukum, aspek politik, dan tentu saja mengawal informasi yang beredar," ucap Uki.
Ia menyoroti bahwa tim penyidik kepolisian sejauh ini belum pernah merilis daftar identitas korban penyadapan, namun ruang digital justru dipenuhi asumsi non-resmi termasuk dari figur bergelar akademis.
"Penyidik belum pernah menyebutkan nama-nama siapa saja yang disadap, namun yang beredar di media sosial, podcast YouTube, bahkan sempat terucap oleh orang-orang bergelar profesor, dilibatkan langsung kepada Pak Jokowi," terangnya.
Dukung Stabilitas Pemerintahan Presiden Prabowo
Di tengah memanasnya isu hukum yang bercampur dengan spekulasi politik, Partai Solidaritas Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan menghentikan tuduhan tanpa bukti.
Sebagai partai pendukung pemerintah, mereka menegaskan komitmen penuh untuk mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto agar tetap fokus menjalankan roda pemerintahan tanpa terganggu oleh kegaduhan isu spekulatif.
"Stabilitas politik ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan PSI mendukung penuh Presiden Prabowo untuk menjalankan pemerintahan supaya berjalan baik," ujar Dedek.
Ia menutup keterangannya dengan menekankan bahwa kepastian hukum merupakan satu-satunya instrumen mutlak untuk mengakhiri spekulasi sensitif yang meresahkan kehidupan berbangsa.
"Agar roda pemerintahannya berjalan dengan baik, dibutuhkan stabilitas politik. Bagaimana mungkin stabilitas politik bisa terjaga kalau ada zona spekulasi yang sangat sensitif? Telunjuk-telunjuk yang mengarah serampangan inilah yang harus dijawab dengan kejelasan hukum," pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
