Repelita Jakarta - Sebuah isu hangat mengenai dinamika internal di Kementerian Keuangan Republik Indonesia belakangan ini menyeruak ke publik setelah terjadi pergantian kepemimpinan yang dinilai sangat mendadak.
Melalui tayangan di saluran Bang Edy Channel yang diunggah pada hari Sabtu, 19 September 2026, jurnalis Edy Mulyadi membahas secara mendalam mengenai pencopotan Purbaya Yudi Sadewa dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan.
ADVERTISEMENT
Posisi menteri tersebut kini secara resmi telah dialihkan kepada Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan di era kepemimpinan Sri Mulyani.
Dugaan mengenai adanya pergolakan di dalam tubuh kementerian semakin menguat setelah beredar kabar mengenai perlawanan dari para pejabat eselon di bawahnya.
Edy Mulyadi dalam penjelasannya mengungkapkan bahwa sebelum dicopot, Purbaya sempat melakukan perombakan besar-besaran terhadap sekitar 300 pejabat eselon dua, tiga, dan empat pada tanggal 10 September 2026 yang lalu.
Kebijakan mutasi massal inilah yang ditengarai memicu reaksi keras serta penolakan dari internal instansi tersebut.
Berdasarkan ulasan wartawan senior Agustinus Edi Kristianto yang dikutip dalam tayangan tersebut, riak penolakan secara nyata tergambar dari bocoran pesan WhatsApp di grup internal kementerian.
Pesan yang diduga dikirim oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Jaka, pada tanggal 10 September 2026 pukul 15.50 WIB secara tegas menyatakan ketidakpatuhan terhadap keputusan menteri tersebut.
"untuk seluruh pejabat eselan 2 yang tercantum dalam surat keputusan Menteri Keuangan tertanggal 4 September 2026 khusus untuk BC bc itu bea cukai saya menegaskan tidak akan dilaksanakan oleh BC tidak dilaksanakan," ujar Jaka seperti yang dibacakan kembali dalam pembahasan tersebut.
Langkah pembangkangan serupa ditengarai juga muncul dari pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak lama setelah pesan pertama beredar di grup internal.
Pejabat bernama Bimo dari pihak perpajakan mengirimkan pesan pada pukul 16.05 WIB dengan narasi yang serupa mengenai penolakan pelantikan pejabat baru.
Alasan utama yang melandasi penolakan dari kedua dirjen tersebut adalah karena proses mutasi dinilai mengabaikan mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan serta asas meritokrasi.
Polemik di Kementerian Keuangan ini juga sempat memicu perhatian luas di media sosial setelah akun @Balkis mengulas kronologi drama pencopotan Purbaya secara mendetail.
Akun tersebut menyoroti momen ketika Purbaya yang tengah memimpin rapat resmi bersama DPD RI tiba-tiba harus keluar ruangan setelah menerima panggilan telepon secara mendadak.
Hanya berselang beberapa jam setelah kejadian di ruang rapat tersebut, Suahasil Nazara langsung diambil sumpah jabatan untuk menggantikan posisi Purbaya.
Di samping masalah mutasi jabatan, spekulasi lain yang berkembang mengenai kejatuhan Purbaya adalah langkah tegasnya dalam melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan-perusahaan.
Sebelumnya, Purbaya dilaporkan sempat melakukan sidak ke puluhan perusahaan baja asing di kawasan Pulogadung yang diduga melakukan pengemplangan pajak dalam jumlah triliunan rupiah.
Edy Mulyadi menyebutkan bahwa instruksi menteri untuk menindak tegas korporasi nakal tersebut disinyalir tidak berjalan efektif karena adanya resistensi yang kuat dari jajaran birokrasi di bawahnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
