Repelita Jakarta - Dinamika perombakan kursi Menteri Keuangan yang dilakukan oleh kepala negara mendadak menjadi pusat perhatian berbagai kalangan, termasuk dari pengamat ekonomi regional.
Gunawan Benjamin, selaku Pengamat Ekonomi dari Sumatera Utara, memberikan pandangan khusus terkait keputusan mendadak pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi strategis tersebut.
ADVERTISEMENT
Menurut pengamatannya, langkah pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai pengganti definitif merupakan sebuah kejutan besar dalam konstelasi kebijakan fiskal nasional saat ini.
Sangat mengejutkan saat Presiden justru mereshuffle Menteri Keuangan Purbaya dan menggantinya dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, ujar Gunawan Benjamin pada Senin, 14 September 2026.
Meski demikian, ia menilai bahwa figur Suahasil bukanlah orang asing di dalam tubuh kementerian karena rekam jejak serta pengalaman panjangnya telah teruji dalam pengelolaan anggaran.
Menkeu yang baru bukan orang baru di Kementerian Keuangan, sehingga track record maupun latar belakangnya dinilai mumpuni dan berpengalaman dalam pengelolaan anggaran, tambah Gunawan Benjamin.
Pergantian kepemimpinan ini lantas menumbuhkan ekspektasi publik agar pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara ke depan dapat dijalankan dengan prinsip kehati-hatian yang lebih ketat.
Tentunya masyarakat saat menaruh harapan dengan pergantian Menteri Keuangan yang baru, pengelolaan fiskal bisa menjadi lebih prudent atau lebih hati-hati, ungkap Gunawan.
Ia juga menekankan pentingnya penetapan skala prioritas belanja negara yang benar-benar mampu memberikan dampak ganda secara luas bagi perputaran roda perekonomian rakyat.
Alokasi pengeluaran bisa lebih diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam hal pengendalian harga, lanjutnya menjelaskan arah kebijakan yang ideal.
Di samping itu, keselarasan antara instrumen kebijakan fiskal dan moneter juga menjadi catatan penting agar stabilitas makroekonomi domestik tetap terjaga dengan baik.
Gunawan mengingatkan agar pemanfaatan tambahan likuiditas tidak dilakukan secara serampangan tanpa perhitungan matang terhadap beban kewajiban jangka panjang negara.
Kalau tidak dibarengi dengan alokasi anggaran pada proyek yang bernilai strategis dan memberikan banyak manfaat ke masyarakat, maka yang terjadi adalah penambahan beban utang dalam jangka panjang, tegasnya.
Langkah antisipatif tersebut diperlukan agar ruang fiskal APBN tidak semakin menyempit akibat besarnya porsi anggaran yang harus tersedot untuk pembayaran cicilan pokok serta bunga utang.
Ruang gerak APBN ke depan menjadi lebih sempit dan berpotensi membuat APBN lebih banyak dihabiskan untuk membayar bunga dan pokok utang, ulas Gunawan.
Ia turut mendorong agar penyusunan asumsi makroekonomi ke depan dilakukan secara lebih realistis dan terukur sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Asumsi pertumbuhan, inflasi, serapan pajak, nilai tukar rupiah, hingga pertumbuhan ekonomi bisa dibuat dengan angka yang feasible atau masuk akal, jelas Gunawan Benjamin.
Bukan asumsi angka yang lebih mencerminkan harapan ketimbang target yang bisa direalisasikan, imbuhnya mempertegas pentingnya akurasi data perencanaan anggaran.
Menutup pandangannya, Gunawan berharap agar pembantu presiden di sektor keuangan tersebut tidak sekadar menjadi pelaksana teknis, melainkan mampu memberikan masukan objektif yang berimbang.
Yang penting, menteri bukan hanya sebagai eksekutor dari program yang dicanangkan Presiden, namun Menkeu bisa menjadi penyeimbang Presiden dalam setiap kebijakan yang diambil, pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
