Repelita Jakarta - Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Jumat (10/4/2026) menyerahkan hasil denda administratif, penyelamatan keuangan negara, serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI senilai Rp11,4 triliun ke kas negara.
Penyerahan dana tersebut merupakan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang terus melakukan penindakan dan pemulihan aset negara.
ADVERTISEMENT
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan masuknya dana itu membuat posisi keuangan negara semakin kuat dibanding sebelumnya.
Ia menjelaskan dana tersebut mayoritas akan dicatat dalam pos anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.
Sementara sebagian kecil lainnya disebut berpotensi masuk dalam kategori penerimaan pajak.
Menurut Purbaya, tambahan pemasukan itu dapat dimanfaatkan untuk membantu menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Selain itu, dana juga berpeluang digunakan untuk mendukung program pembangunan yang sebelumnya mengalami pengurangan anggaran.
Pemerintah juga membuka kemungkinan alokasi bagi kebutuhan institusi Kejaksaan Agung serta sejumlah program pendidikan.
Di antaranya termasuk dukungan terhadap Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP sesuai kebutuhan anggaran ke depan.
Meski belum merinci porsi pembagian dana secara detail, Purbaya memastikan proses penindakan dan pemulihan aset negara masih terus berjalan.
Ia menilai masih ada potensi tambahan setoran lain yang nantinya dapat kembali masuk ke kas negara dari langkah lanjutan tersebut.
Dengan adanya tambahan penerimaan itu, pemerintah menyebut kondisi fiskal negara tetap terjaga dan memiliki ruang lebih besar untuk pembiayaan program prioritas.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
