Repelita Jakarta - Dinamika politik pascaputusan Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan dokumen administrasi kepemimpinan nasional diprediksi bakal memicu pergeseran peta kekuatan oligarki di lingkaran istana negara.
Konsekuensi serta analisis skenario politik terbaru tersebut diulas secara mendalam melalui program diskusi Bikin Terang yang disiarkan oleh kanal YouTube Seputar iNews pada Jumat, 9 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies, Gede Siriana Yusuf, menilai bahwa keputusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga konstitusi kini telah resmi memindahkan arena pertarungan ke lembaga legislatif.
"Putusan MK ini sebenarnya hanya menjadi kartu as elit-elit politik ada pergeseran dari MK arenanya berpindah ke DPR jadi peta oligarkinya siapa yang mendekat ke istana itu akan mulai bergeser bukan bergeser semua bisa jadi ee Haji Naga," ujar Gede Siriana Yusuf memaparkan rekonfigurasi kekuatan pascaputusan.
Gede menilai situasi ini menjadi momentum krusial bagi presiden jika ingin membersihkan sisa-kira pengaruh dari rezim kekuasaan terdahulu secara menyeluruh tanpa keraguan.
"Kalau Presiden mau bersihin kekuatan Jokowi ya jangan tanggung-tanggung dong dari hasil putusan MK tadi malam nih kita bicara 2029 ya langkah Gibran di 2029 bagaimana," tambahnya menyoroti masa depan karier politik sang wakil presiden.
Meskipun secara legalitas formal gugatan para pemohon tidak dapat diterima, pertimbangan hukum hakim konstitusi dinilai secara substansial berhasil membuktikan ketiadaan bukti dokumen fisik setingkat Sekolah Menengah Atas.
Hal tersebut secara otomatis menjadi beban legitimasi moral yang sangat berat serta menempatkan posisi wakil presiden dalam posisi tersandera oleh kepentingan elite parpol di parlemen.
Gede Siriana memprediksi bahwa situasi saling sandera dan tawar-menawar politik tingkat tinggi akan mewarnai hubungan kerja sama antar-aktor kekuasaan menjelang kontestasi nasional mendatang.
Oleh karena itu, elemen masyarakat sipil didorong untuk aktif memberikan tekanan masif terhadap DPR agar lembaga legislatif tersebut bersedia menegakkan keadilan publik demi menjaga integritas konstitusi negara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
