Repelita Jakarta - Pengamat politik Ray Rangkuti dari Lingkar Madani menunjukkan sikap tegas saat rombongan Aliansi Kolektif Sipil Pemakzulan Gibran dihalangi memasuki Gedung DPR RI.
Kejadian itu terjadi pada Selasa 13 Oktober 2026 ketika mereka hendak melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
ADVERTISEMENT
Rombongan yang terdiri dari sekitar 14 elemen masyarakat sipil datang untuk menyerahkan aspirasi terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mereka juga mendorong penggunaan hak angket oleh parlemen terkait persoalan tersebut.
Namun di pintu masuk, petugas sekretariat membatasi jumlah peserta yang boleh masuk hanya lima orang.
Ray Rangkuti langsung memprotes kebijakan itu di hadapan petugas keamanan.
Ia menegaskan urusannya bukan dengan petugas pengamanan melainkan dengan Fraksi PKB.
Dalam video yang diunggah kanal YouTube Esensi Politika ID, Ray Rangkuti menyatakan, “Saya berurusan dengan PKB, bukan dengan kalian.”
Ia menambahkan bahwa karena hambatan tersebut aspirasi publik menjadi terhambat.
“Karena kalian, aspirasi publik tidak bisa diterima,” ujar Ray Rangkuti dengan nada tinggi.
Ray Rangkuti mempertanyakan dasar hukum pembatasan itu.
“Punya dasar apa kalian menghalangi publik menemui wakilnya?” tanyanya.
Ia menilai petugas sekretariat tidak memiliki kewenangan mengatur jumlah peserta audiensi.
Menurutnya, keputusan tersebut seharusnya berada di tangan fraksi yang menerima pertemuan.
Rombongan sudah mendapat jadwal audiensi sejak sehari sebelumnya.
Namun saat tiba, mekanisme penerimaan berubah secara sepihak.
Ray Rangkuti mengingatkan bahwa mereka datang secara tertib tanpa membawa spanduk.
Mereka hanya ingin menyerahkan dokumen aspirasi secara resmi.
Jika 15 orang saja tidak diizinkan masuk, ancamannya akan lebih besar.
“Kalau 15 orang saja tidak dibolehkan, kami akan bawa 1.000 orang ke depan DPR. 1.000 belum cukup, sejuta kalau perlu kami kuasai DPR ini,” kata Ray Rangkuti.
Suasana sempat memanas dengan adu mulut antara rombongan dan petugas pengamanan.
Ray Rangkuti meminta Sekretaris Jenderal DPR turun langsung untuk menjelaskan kebijakan tersebut.
Ia menekankan bahwa gedung parlemen adalah rumah rakyat yang dibiayai pajak masyarakat.
Pembatasan akses seperti itu dinilai menghambat komunikasi antara warga dengan wakilnya.
Setelah perdebatan berlangsung, perwakilan Fraksi PKB akhirnya menerima surat aspirasi dari rombongan.
Pihak fraksi berjanji akan mempelajari dan menindaklanjuti isi dokumen tersebut.
Insiden ini menjadi sorotan karena menyangkut ruang dialog publik di lembaga legislatif.
Ray Rangkuti menekankan pentingnya keterbukaan parlemen terhadap aspirasi masyarakat sipil.
Ia berharap kejadian serupa tidak terulang agar proses demokrasi tetap terjaga.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
