Ray Rangkuti Soroti Hasrat Kekuasaan dan Dinasti Politik Era Jokowi, Reformasi Dinilai Kian Menyimpang dari Idealismenya

Repelita [Jakarta] - Agenda besar peringatan momentum gerakan reformasi nasional diwarnai ulasan kritis dari kalangan aktivis mengenai adanya fenomena pemerosotan mutu demokrasi yang diduga kuat berhulu dari model tata kelola kekuasaan dekade terakhir.

Warisan pola kepemimpinan masa lalu dinilai telah mengaburkan esensi nilai idealisme perjuangan mahasiswa melalui pembentukan iklim politik baru yang cenderung akomodatif terhadap sistem kedekatan kekeluargaan.

Analisis sosiologi politik mengenai rekam jejak kemunduran sendi-sendi kebebasan berpendapat tersebut diulas secara tajam dalam tayangan gelar wicara digital yang disiarkan oleh saluran YouTube resmi milik @kanalsa.id.

Dalam kesempatan tersebut, narasumber membedah adanya kontradiksi antara kesederhanaan penampilan luar seorang figur pemimpin dengan besarnya hasrat spiritualitas kekuasaan yang disembunyikannya selama ini.

Analis politik senior, Ray Rangkuti, menggambarkan paradoks komunikasi politik serta hasrat dominasi jabatan dari mantan kepala negara terdahulu dengan memaparkan kalimat "dihitung-hitung kalau beliau sedang ee memakai pakaian dari ujung kepala ke ujung kaki itu mungkin R00.000 600.000 lah gitu sekali pakai Tapi jangan tanya hasrat kekuasaannya Hasrat kekuasaannya itu enggak bisa kita ukur".

Lebih lanjut, ia mengkritik keras sikap inkonsistensi serta manuver pengondisian makna baru atas penyimpangan etika jabatan publik demi memuluskan penempatan kerabat dekat di struktur kekuasaan eksekutif.

Ia memetakan hilangnya rasa malu birokrasi dalam menormalisasi praktik keliru tersebut dengan melayangkan sindiran berbunyi "Okelah kalau bukan Pak Jokowi anaknya juga enggak apa-apa Tapi itu nepotisme Oh kita ubah aja makna nepotisme itu Tidak seperti pengertian Rairam Putih misal".

Dampak rambatan dari pembiaran pola dinasti politik di tingkat pusat tersebut dinilai telah memicu replikasi massal yang merata di berbagai lini struktur birokrasi pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, barisan generasi muda dan masyarakat mandiri dituntut untuk kembali merapatkan barisan dalam membangun kekuatan oposisi guna menolak segala bentuk kamuflase pencitraan palsu.

Kesadaran kultural publik untuk menolak kebiasaan koruptif dan kolutif menjadi kunci utama agar siklus perjalanan demokrasi nasional tidak kian merosot menuju titik nadir kekuasaan masa lalu.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok