Repelita [Jakarta] - Dinamika hubungan antara presiden dan wakil presiden kembali menjadi sorotan hangat setelah munculnya berbagai perbincangan mengenai stabilitas politik nasional maupun mancanegara.
Melalui ulasannya pakar hukum Denny Indrayana menggambarkan pertikaian politik tajam yang terjadi di Filipina antara Ferdinand Marcos Jr. dan Sara Duterte pada 27 Agustus 2026.
ADVERTISEMENT
Perseteruan kedua pimpinan negara tersebut dipicu oleh ancaman fisik yang dilontarkan sang wakil presiden hingga berujung pada persidangan pemakzulan.
"Jika saya dibunuh, datang dan bunuh presiden …" tulis Denny Indrayana menirukan ucapan kontroversial Wakil Presiden Filipina tersebut.
Pernyataan keras itu langsung memicu keretakan aliansi politik hingga bergulir ke meja persidangan pemakzulan di lembaga senat.
Proses hukum itu memuat empat poin dakwaan utama mulai dari tuduhan penyalahgunaan anggaran hingga dugaan korupsi kekayaan yang tidak terlaporkan.
Denny Indrayana lantas menarik benang merah skenario politik tersebut dengan kondisi dalam negeri Indonesia yang mulai diwarnai isu serupa.
Spekulasi mengenai keretakan hubungan dipicu oleh beredarnya rekaman pendapat dari Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi.
Pernyataan tersebut memantik andaian liar mengenai potensi pergeseran kekuasaan sebelum masa jabatan presiden berakhir pada 2029.
Selain isu keretakan koalisi persoalan keabsahan syarat administrasi pimpinan muda juga terus digugat oleh pakar hukum tersebut.
Keabsahan dokumen pendidikan tingkat menengah atas milik sang wakil presiden disoal karena dinilai tidak memenuhi kriteria pencalonan awal.
Penetapan keabsahan berkas tersebut dipandang menjadi faktor krusial yang dapat menentukan keberlanjutan masa jabatan di tingkat lembaga legislatif.
Ketegangan di tingkat atas dinilai sebagai konsekuensi logis dari persaingan pengaruh politik menuju agenda kepemimpinan mendatang.
Proses penghentian jabatan atau pembunuhan karakter politik sering kali dipakai untuk membatasi ruang gerak rival di masa depan.
Perjalanan politik domestik maupun mancanegara dinilai perlu mengedepankan kepatuhan terhadap prinsip dasar hukum serta etika tata negara. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
