Repelita Jakarta - Perdebatan panas mengenai kejanggalan penanganan hukum dan polemik keaslian ijazah kembali mengemuka dalam sebuah diskusi yang melibatkan pakar hukum tata negara Refly Harun bersama ahli forensik digital Rismon Sianipar.
ADVERTISEMENT
Cuplikan adu argumen tajam tersebut diunggah melalui tayangan video pendek di platform YouTube bertajuk TERBONGKAR! Kebohongan Besar di Balik Kasus Ijazah Palsu?!.
Dalam paparannya, Refly Harun menyoroti narasi keliru dari buku karya Bambang Tri yang sempat menyesatkan publik dengan menyamakan polemik ijazah tingkat SMA dan ijazah sarjana S1 Universitas Gadjah Mada.
"Di dalam bukunya ya Bambang Tri mengatakan bahwa karena ijazah Jokowi itu palsu yang SMA maka yang UGM S1 itu pasti palsu dan itu argumentasinya dalam Jokowis undercover jadi kita sudah tersesatkan oleh Bambang Tri ini saya juga korban loh bahwa banyak fakta yang di buku Bambang Tri itu salah," ungkap Refly Harun.
Ia mempertanyakan fakta gelar perkara bersama Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang justru menguji laboratorium dokumen ijazah S1, padahal persoalan yang ramai dipersoalkan dalam persidangan sebelumnya adalah ijazah jenjang SMA.
Refly juga menyinggung nasib Roy Suryo dan Dokter Tifa yang tidak ditahan sejak 13 November 2025 lalu sehingga dapat terus mengawal proses pengujian ilmiah maupun proses hukum kasus tersebut demi menjaga nilai-nilai demokrasi.
Selain persoalan teknis pengujian dokumen, Refly Harun turut mengkritik keras ketimpangan penegakan hukum terkait penerapan Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh pihak kejaksaan.
"Jika jaksa berargumentasi bahwa pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 itu adalah delik umum dan negara tidak kehilangan hak untuk menuntut maka tuntut juga orang yang kemudian melakukan restorative justice karena pencabutan laporan polisi katanya hanya berlaku untuk pasal delik aduan," tegas Refly Harun.
Ia bahkan menantang aparat penegak hukum untuk bersikap adil dengan turut memproses Rismon menggunakan pasal serupa apabila mekanisme keadilan restoratif memang dianggap tidak berlaku pada delik umum.
Menutup keterangannya dalam tayangan video pendek di platform YouTube tersebut, Refly mengingatkan adanya potensi intervensi kekuasaan serta pengaruh uang terhadap institusi negara dalam menangani perkara hukum.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok