Repelita [Yogyakarta] - Pakar hukum tata negara Refly Harun menyampaikan bedah kritis terkait arah masa depan pengelolaan negara di bawah kepemimpinan nasional yang baru.
Ia menguraikan adanya tiga pandangan besar di tengah masyarakat mengenai posisi konstitusi, mulai dari kelompok yang mendesak kembali ke naskah asli hingga pihak yang menginginkan penyempurnaan total secara menyeluruh.
ADVERTISEMENT
Menurut pandangannya, tantangan terbesar bagi penguasa saat ini adalah membuktikan komitmen nyata pada sistem ekonomi kerakyatan agar tidak sekadar menjadi wacana di ruang publik.
"Menurut keyakinan saya Presiden Jokowi ya kan Presiden Jokowi adalah Presiden yang merusak bangsa ini," ujar Refly Harun saat memberikan evaluasi terbuka mengenai jalannya pemerintahan satu dekade ke belakang.
Ia menambahkan bahwa indikator kerusakan tersebut terlihat dari utang luar negeri yang melonjak drastis serta renggangnya ikatan sosial di tengah warga.
"Tetapi bagaimana kohesivitas sosial kita hari ini sampai sekarang kita pecah terbelah dua soal ijazah palsu ini aja misalnya ya kan kalau kalau memang ijazahnya ada dan dia negara awan ya tunjukkan aja ngapain repot gitu loh," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya independensi bagi seorang akademisi untuk tetap menyuarakan kebenaran secara objektif kepada publik tanpa tergiur jabatan.
"Apapun jabatan yang ditawarkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran pasti akan saya tolak dan saya sudah berjanji saya tidak akan mau menjabat selama Prabowo Gibran berkuasa," tegasnya secara terbuka di hadapan forum.
Ia melihat bahwa integritas sosiopolitik nasional kian terancam oleh gurita transaksi rahasia yang melibatkan jejaring makelar dalam lembaga peradilan tertinggi negara.
"Saya kasih contoh ingin enggak namanya Zaruf Rikar yang maklar di Mahkamah Agung yang ketika digerebek itu mendapatkan uang hampir 1 triliun dan emas batangan berapa kilo iya kan konon ini mohon ma konon bukan 1 triliun yang digerebek itu lebih ada yang bilang 1 6 triliun ada yang bilang 2 triliun tapi yang diumumkan cuma R triliun," ungkapnya.
Oleh karena itu, ia mendesak kepala negara yang baru untuk mengambil langkah radikal guna membersihkan institusi kehakiman demi mengembalikan kepercayaan masyarakat sipil.
"Waktu Zaruf Riker tertangkap apa saran saya kepada Pak Prabowo Pak keluarkan eh keluarkan Perpu untuk menyeleksi ulang hakim-hakim agung," ucapnya mengenang usulan yang pernah ia sampaikan.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan rezim baru akan sangat bergantung pada keberanian dalam memutus rantai kendali oligarki serta menolak godaan kekuasaan jangka panjang.
Apabila aparatur pemerintahan hanya mementingkan akumulasi logistik pemilu, maka agenda kesejahteraan warga dipastikan akan mandek dan menemui jalan buntu.
Sebagai solusi alternatif, ia mendorong masyarakat luas untuk membangun kemandirian ekonomi secara swadaya tanpa harus menggantungkan nasib sepenuhnya pada kebijakan pusat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
