Repelita [Jakarta] - Polemik terkait keabsahan dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali mencuat dan menuai desakan keras dari berbagai kalangan.
Pengamat hukum sekaligus kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, secara terbuka meminta mantan kepala negara tersebut untuk menghentikan narasi yang terus berlarut.
ADVERTISEMENT
Refly menilai bahwa masalah ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan langkah-langkah yang sulit tanpa perlu memperumit situasi di tengah masyarakat.
“Sudahlah ya Pak Jokowi, Pak Jokowi, menyerahlah ya, dalam tanda kutip menyerahlah,” ujar Refly, Minggu (5/7/2026).
Ia menekankan bahwa jika dokumen tersebut memang asli, pembuktiannya sangat sederhana dan cukup dilakukan dengan menunjukkan bukti aslinya.
Kalau kamu memang punya ijasa asli, tandanya case sudah ditutup, sebutnya.
Refly bahkan menyarankan skenario pengakuan bagi pihak terkait apabila memang tidak memegang bukti akademik sebagaimana yang selama ini diperdebatkan publik.
“Tapi kalau nggak punya, jangan belat-belit-belat-belit, ngaku saja,” tukasnya.
Ia pun menyarankan agar Jokowi menempuh jalan untuk meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Prabowo sebagai bentuk penyelesaian masalah.
Saya, ijazah saya palsu, dan saya mohon ampun kepada Presiden Prabowo, selesai, imbuhnya.
Senada dengan hal tersebut, seorang lulusan Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, Kiti Ruth Kirana, juga menyoroti minimnya transparansi terkait masalah ini.
Melalui konten yang diunggahnya, Kiti membandingkan ketatnya aturan administratif bagi rakyat kecil dengan kejanggalan pada kasus dokumen presiden.
“Kalau rakyat bisa dimintain KTP, KK, Slip Gaji, sampai fotokopi macam-macam buat daftar sekolah, maka pertanyaan untuk ijazah Presiden sebaiknya jangan bikin Republik mendadak panik berjamaah,” ucap Kiti.
Kiti menegaskan bahwa verifikasi dokumen sarjana bukanlah upaya untuk membuka rahasia negara, melainkan bagian dari kewajiban moral pejabat.
“Padahal yang diminta publik itu bukan rahasia negara, bukan data intelijen, hanya satu dokumen biasa dari dunia kampus, ijazah sarjana,” lanjut dia.
Menurut Kiti, respons defensif dari pihak kampus maupun pihak terkait justru menimbulkan ancaman lebih dalam di tengah masyarakat.
"Tapi apa jawaban UGM? Bukan baik kami siapkan, tapi diam menolak dan bersembunyi di balik istilah kepuasan akademik," terangnya.
Hingga kini, masyarakat masih menantikan jawaban pasti terkait status autentik dokumen yang menjadi asal mula munculnya berbagai spekulasi nasional ini.
"Yang kita hadapi sekarang itu bukan teori konspirasi. Yang kita hadapi adalah menyembunyikan jawaban. Dan di titik ini, mari jujur, publik masih belum tahu apakah ijazah Presiden Jokowi itu benar-benar autentik," tutur Kiti. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
