Berita, Nasional

Relawan Rampai Nusantara Sentil Ketum Parpol Koalisi: Kalian Bisa Jadi Menteri Karena Gibran

Repelita.id

11 October 2026 21:55 WIB

Relawan Rampai Nusantara Sentil Ketum Parpol Koalisi: Kalian Bisa Jadi Menteri Karena Gibran
Foto: Istimewa

Repelita Jakarta - Ketua Umum relawan Rampai Nusantara Mardiansyah Semar melontarkan kritik keras kepada elite partai politik koalisi pemerintahan yang dinilainya memilih bungkam di tengah gelombang tekanan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Semar menilai manuver politik yang gencar menyasar Gibran belakangan ini tidak dapat dilepaskan dari kalkulasi kepentingan politik menuju Pemilu 2029.

ADVERTISEMENT

Ia amat menyayangkan sikap jajaran partai koalisi yang dianggap pasif dan tidak memberikan pembelaan terbuka saat tekanan terhadap putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut kian memuncak.

Sikap bungkam tersebut dinilai Semar sebagai indikasi adanya gerakan sistematis dari pihak tertentu yang bertujuan meruntuhkan posisi politik wakil presiden.

"Sehingga orang kayak beramai-ramai melakukan upaya mengamputasi terhadap Mas Gibran," ujar Semar sebagaimana dikutip dari tayangan saluran YouTube @RampaiNusantaraOfficial pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Atas dasar dinamika tersebut, Semar lantas menyemprot para pimpinan partai politik pendukung pemerintah yang saat ini menikmati kursi menteri di dalam kabinet.

"Ini gue kasih tahu aja, kalian para ketua umum partai dalam partai koalisi itu, kalian semua bisa duduk menjadi menteri itu karena Mas Gibran," tegas Semar dalam siaran video YouTube @RampaiNusantaraOfficial tanggal 11 Oktober 2026.

Pernyataan menohok tersebut menegaskan kembali ingatan publik akan kontribusi elektoral serta sokongan politik Gibran pada masa kontestasi Pilpres 2024 bagi penentuan jatah kursi kekuasaan.

Tokoh relawan yang dikenal dekat dengan figur Joko Widodo ini mendesak agar gejolak politik yang menyudutkan Gibran tidak dibiarkan membesar hingga berpotensi merusak kondusivitas jalannya pemerintahan nasional.

Rangkaian kritik tajam ini mencuat ke permukaan persis ketika polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perdebatan hangat pasca pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dinamika hukum dan opini publik yang berkembang pasca putusan lembaga tinggi tersebut pada akhirnya turut menggulirkan wacana serta spekulasi politik di parlemen mengenai peluang pemberhentian Gibran dari kursi wakil presiden.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Berita Lainnya

Advertisement

Terpopuler

Statistik Pengunjung