Repelita [Jakarta] - Rencana pemerintah yang hendak mencetak ulang seluruh buku pelajaran sekolah dari tingkat SD hingga SMA memantik gelombang kritik dari kalangan akademisi.
Langkah pengadaan buku terpusat tersebut dinilai memboroskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setelah sebelumnya kas negara terkuras untuk program besar seperti Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa Merah Putih.
ADVERTISEMENT
Ekonom Universitas Indonesia Berly Martawardaya menilai pemerintah seharusnya merujuk pada skema efisien yang pernah diterapkan pada masa kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Kala itu negara mengambil alih hak cipta buku pelajaran yang ada sehingga proses pencetakan menelan biaya sangat murah serta dapat dipasarkan dengan Harga Eceran Tertinggi yang terjangkau bagi masyarakat.
“Sehingga bisa dicetak dengan harga rendah dan HET ditetapkan (waktu itu Rp4,500 - 14,000) alias terjangkau,” kata Berly di akun X.
Terobosan Kementerian Pendidikan Nasional saat itu juga membiayai penulisan materi berkualitas yang disusun oleh para pengajar terpilih.
Masyarakat pun disajikan pilihan buku pelajaran bermutu tinggi yang ramah kantong serta mudah diakses lewat peranti digital.
“Buku pelajaran berkualitas dengan harga murah. Bisa baca di gadget/PC atau print sendiri. Bagus kan,” ujarnya.
Berly pun mempertanyakan relevansi kebijakan cetak ulang terpusat yang berisiko menguras alokasi dana APBN untuk kebutuhan prioritas lainnya.
Ia menyarankan agar pemerintah cukup memaksimalkan serta memperbarui platform Buku Sekolah Elektronik milik Kemdikdasmen yang sudah lama beroperasi.
“Akan cukup besar dana APBN yang perlu dialokasikan untuk cetak ulang buku pelajaran SD-SMA yang bisa digunakan untuk keperluan lain. Tinggal besarkan font size lalu di upload ke website BSE Kemdikdasmen,” ucapnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
