Repelita [Kupang] - Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melanjutkan rangkaian safari politik untuk memperkenalkan Partai Solidaritas Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Setelah sebelumnya mengunjungi sejumlah daerah di Lampung, langkah serupa kini dilakukan di NTT.
ADVERTISEMENT
Pada Sabtu 1 Agustus 2026, ia menerima gelar kehormatan Sesepuh Raja-Raja Timor dalam karnaval budaya di Kelurahan Lai-Lai Besi Kopan Kota Kupang yang dihadiri ribuan warga.
Kehadiran tersebut memicu pertanyaan mengenai tujuan safari politik yang digelar.
Apakah agenda ini menandakan adanya kerenggangan hubungan politik dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai tanda-tanda merenggangnya hubungan tersebut kini semakin terlihat jelas.
"Bahkan sudah berlipat-lipat tanda merenggangnya. Dan makin kentara atau terbuka," ujar dia ketika dikonfirmasi.
Salah satu indikator yang disebut tampak kasat mata adalah posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 20 Juli 2026.
Kursi Gibran tidak lagi sejajar dengan Presiden Prabowo, melainkan bergeser ke jajaran depan para menteri koordinator.
Padahal sebelumnya posisi tersebut berdampingan dengan kepala negara.
Ray juga menyoroti keputusan Prabowo yang mengangkat sejumlah tokoh yang dulu kerap mengkritik Jokowi.
"Mereka umumnya kritikus Jokowi bahkan hingga saat ini," kata Ray.
Di antaranya Mohammad Jumhur Hidayat yang dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada 27 April 2026.
Serta Said Iqbal yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
"Sementara anggota kabinet yang dekat Jokowi makin dikurangi. Atau setidaknya makin tidak diberi peran," ujar Ray.
Ia menduga keretakan dapat memuncak jika terjadi pergantian Kapolri tahun ini atau sebelum 2027.
Kapolri saat ini Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dilantik pada masa pemerintahan Jokowi 27 Januari 2021 dan masih menjabat hingga kini.
"Dan suasana ke arah sana makin terbuka. Khususnya setelah ada kontroversi kepolisian vs kejaksaan. Tapi ini hanya retak. Tidak akan sampai terbelah. Keduanya tetap terikat dalam retakan itu. Hanya saling tarik ukur. Begitulah seterunya sampai 2029 di mana Prabowo tidak lagi menggandeng Gibran sebagai cawapres," kata Ray.
Sikap Prabowo terhadap isu tuduhan ijazah palsu yang menimpa Jokowi juga dinilai sebagai indikasi lain.
Menurut Ray, Prabowo seolah tidak memberikan perhatian khusus karena isu tersebut tidak memberikan keuntungan politik baginya.
"Banyak perhatian publik tersedot isu ini, dan karenanya kebijakan dan langkah politik Prabowo dapat melangkah tanpa kritik kuat," bebernya.
Indikasi berikutnya adalah minimnya pertemuan antara kedua tokoh dalam berbagai acara kenegaraan.
Jokowi tidak hadir pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Senin 1 Juni 2026.
Ketidakhadiran tersebut dikaitkan dengan tidak diterimanya undangan hingga hari pelaksanaan.
Selain itu, beredar isu bahwa Jokowi menolak tawaran jabatan di Dewan Pertimbangan Presiden.
"Jokowi kabarnya memilih untuk tetap di Solo daripada jabatan Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden)," ujarnya.
Meski demikian, Ray menekankan bahwa hubungan keduanya hanya mengalami retakan dan tidak akan sampai terbelah hingga 2029.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
