Repelita [Jakarta] - Langkah strategis Kepala Negara dalam mempertahankan eksistensi wadah koordinasi keamanan baru mendapat tantangan yuridis dari kalangan akademisi karena dinilai memicu pemborosan pos anggaran pendapatan dan belanja negara.
Kebijakan pembentukan struktur birokrasi tersebut dituding melahirkan tumpang tindih kewenangan kedinasan yang secara perlahan mengoreksi alokasi dana subsidi sosial bagi lapisan masyarakat kelas bawah.
ADVERTISEMENT
Kritik tajam mengenai urgensi pembubaran institusi pertahanan tersebut disampaikan dalam sebuah forum diskusi ilmiah yang digelar pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 di kawasan pusat ibu kota.
Pengamat hukum tata negara, Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, mendesak eksekutif tertinggi untuk segera mengunci operasional lembaga yang dinilai multitafsir serta merampas hak pembangunan ekonomi warga.
Ia menyarankan penggunaan instrumen analisis dampak regulasi guna mendeteksi tingkat kemanfaatan sebuah organisasi bentukan kabinet di tengah situasi krisis moneter global.
Terkait dengan adanya indikasi pembentukan bayang-bayang kekuasaan serta dualisme kepemimpinan di dalam struktur internal komando taktis tersebut, beliau memberikan catatan kritis bahwa ”Kalau kita perhatikan secara baik, sejak beberapa tahun kelembagaan ini berjalan, maka tugas kita dari optik hukum adalah mencoba menyodorkan tentang satu kajian tentang regulatory impact assessment (RIA). Hal ini berguna untuk mendeteksi apakah kelembagaan tersebut berguna atau tidak, bermanfaat atau tidak, kontekstual atau tidak dengan kondisi hari-hari ini”
Lebih lanjut, ia mempertanyakan urgensi penyediaan hak keuangan eksklusif bagi para komandan institusi baru tersebut di saat nilai tukar mata uang domestik kian terperosok ke zona merah.
Optimalisasi peran jajaran menteri koordinator dinilai jauh lebih realistis untuk menyelesaikan masalah ketahanan pangan daripada harus terus melahirkan badan-badan sektoral baru.
Mengenai ketidakmampuan pidana komunikasi istana dalam menjawab kegelisahan riil para pelaku usaha mikro di tingkat akar rumput, dosen hukum ini melayangkan sorotan tajam berbunyi ”Pidato Presiden Prabowo pada hari ini tidak menjawab keresahan publik, contoh, rupiah 17.600 per hari ini. Pidato presiden sepenuhnya tidak menjawab beragam kritik dari masyarakat sipil, kritik dari berbagai media nasional dan internasional,"
Beban pembayaran tumpukan utang luar negeri yang kian membengkak dikhawatirkan bakal semakin menjepit daya beli kelompok masyarakat medioker dalam mempertahankan kelangsungan hidup bulanan.
Oleh karena itu, presiden dituntut untuk mengubah pola pikir birokratis yang selalu merespons setiap kemunculan kendala lapangan dengan cara menerbitkan kepengurusan institusi baru.
Ia menutup ulasan ilmiahnya dengan melayangkan desakan pembubaran total demi menyelamatkan pos pembiayaan sektor beasiswa pendidikan nasional melalui pernyataan bahwa ”Presiden Prabowo menurut saya harus menggeser cara berpikir, sedikit-sedikit menghadapi problem, maka lembaganya harus dibentuk. Sedikit-sedikit ada masalah maka institusi baru harus dibentuk. Harus diakhiri cara berpikir seperti itu. Yang benar hemat saya adalah presiden harus menangkap kerasahan kita sebagai warga negara,"(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
