Repelita [Jakarta] - Gelombang aksi unjuk rasa berskala besar yang digerakkan oleh ribuan elemen pemuda siap memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia demi menyuarakan protes keras terhadap arah kebijakan ekonomi nasional yang dinilai membawa negara ke jurang keterpurukan.
Gerakan massa tersebut dipicu oleh keresahan mendalam atas meroketnya harga kebutuhan pokok serta menyempitnya peluang kerja bagi masyarakat luas.
ADVERTISEMENT
Pihak panitia memastikan pergerakan ribuan mahasiswa di jantung ibu kota ini bakal mengawal langsung ketimpangan sosial yang dirasakan riil oleh rakyat kecil di lapangan.
Aparat keamanan pun mulai disiagakan guna mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas dan menjaga ketertiban umum selama aksi berlangsung.
Langkah turun ke jalan ini diambil setelah evaluasi internal menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara narasi keberhasilan pembangunan dengan realitas kesulitan hidup masyarakat awam.
Mahasiswa menilai penguasa saat ini menutup mata dari evaluasi mendasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Kami menyadari bahwa ekonomi sekarang harganya ada di atas kertas pada faktanya harga-harga sudah mulai pada naik gbn juga naik belum harga bahan pokok terus juga lapangan kerja juga makin menyemput tetapi pemerintah masih saja mengklaim bahwa ekonomi tumbuh ekonomi baik-baik saja dan lain halnya padahal rakyat di bawah ya padahal rakyat di bawah yang merasakan," ujar Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, saat menjelaskan latar belakang aksi pada 12 Juni 2026.
Kritik tajam juga diarahkan pada kebijakan fiskal yang dinilai diskriminatif karena justru membebani sektor usaha mikro namun memanjakan para pengusaha kakap.
Kondisi penegakan regulasi tersebut memperkuat dugaan adanya keberpihakan penguasa pada kepentingan kelompok elite tertentu.
"Bagaimana bisa pemerintah memberikan pajak umkm melalui pp 2026 tapi di sisi lain royalti minerba kepada para oligarki malah dibatalkan di situ justru menjadi khawatiran besar kami," tambah Yatalathof dalam keterangannya.
Secara garis besar, massa membawa lima tuntutan krusial yang mencakup efisiensi anggaran, penurunan harga logistik, serta pembatalan proyek strategis yang dinilai bermasalah secara transparansi.
Mereka juga mendesak pemulihan netralitas aparat di sektor publik serta menuntut kejujuran data situasi domestik saat ini.
Di sisi lain, pengamat politik Agung Baskoro berpendapat bahwa akumulasi kekecewaan dari kelompok masyarakat menengah ke bawah ini merupakan sinyal peringatan serius bagi jalannya pemerintahan baru.
Istana disarankan segera merombak strategi komunikasi publik agar mampu meredam gejolak sosial dengan pendekatan yang lebih berempati.
Desakan perbaikan menyeluruh juga menyasar tata kelola program pemenuhan gizi nasional demi menghindari risiko kebocoran dana anggaran dalam jumlah fantastis.
Evaluasi ketat berbasis kebutuhan riil di lapangan dinilai mendesak dijalankan agar keuangan negara tidak tersedot untuk program yang salah sasaran. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
