Repelita [Jakarta] - Sorotan tajam tertuju pada kehadiran personel militer di kediaman Febrie Adriansyah saat proses penggeledahan berlangsung.
Situasi tersebut menuai kritik keras dari Ketua Umum YLBHI, Muhamad Isnur, yang menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif.
ADVERTISEMENT
Isnur mengingatkan bahwa pihaknya sedari awal telah menyoroti implementasi Perpres Nomor 66 Tahun 2025 yang dianggap melampaui porsi tugas TNI.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan aparat bersenjata di tengah rangkaian upaya penegakan hukum dapat memicu kecurigaan adanya upaya penghalangan.
"Maka indikasi atau orang menganggap bahwa ini adalah upaya membarikade, upaya menyabotase, upaya dalam rangkaian obstruction of justice. Itu jangan sampai ada seperti itu," katanya.
Isnur berharap tidak ada tindakan pembiaran terhadap manuver aparat di lapangan yang berisiko mencederai proses hukum itu sendiri.
Menanggapi polemik ini, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, turut mendesak aparat untuk bersikap transparan kepada publik.
Ia menyatakan perlunya penjelasan resmi mengenai kapasitas Febrie yang memimpin berbagai penertiban di sektor strategis agar tidak muncul spekulasi liar.
Ketidakjelasan alasan penggeledahan dinilai menjadi pemicu utama keraguan publik terhadap integritas penanganan perkara di tingkat akar rumput.
"Apakah Febri ini digeledah sebagai Jampidsus, apakah digeledah sebagai tim PKH? Kalau digeledah tim PKH, artinya ada serangan ke PKH," kata Said.
Langkah komunikasi terbuka dari pihak berwenang dianggap krusial demi meredam gejolak opini di masyarakat terkait peristiwa ini. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
