Repelita Jakarta - Nilai tukar rupiah dilaporkan terus berada dalam tren pelemahan sejak periode pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga berlanjut pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Kondisi tersebut memunculkan beragam kekhawatiran dari kalangan pengamat ekonomi, bahkan kembali memantik perbincangan mengenai proyeksi stabilitas nasional menuju tahun 2030.
ADVERTISEMENT
Situasi ini semakin menjadi sorotan setelah muncul sejumlah sinyal politik dan ekonomi yang dianggap tidak biasa, termasuk pembatalan mendadak rencana ibadah haji Menteri Keuangan Purbaya bersama keluarganya pada saat-saat terakhir.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Purbaya menegaskan, "Saya tidak disuruh Prabowo."
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan berbagai analisis yang menilai adanya persoalan penting yang tengah dihadapi perekonomian nasional sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Ekonom muda Dipo menilai kondisi ekonomi domestik saat ini sudah memasuki fase kewaspadaan tinggi dan memerlukan langkah cepat agar tekanan yang ada tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
Menurutnya, terdapat tiga tantangan utama yang sedang dihadapi Indonesia, yakni pelemahan rupiah, tekanan inflasi global yang berdampak ke dalam negeri, serta ruang fiskal pemerintah yang semakin terbatas.
Meski Bank Indonesia telah melakukan berbagai langkah stabilisasi melalui intervensi pasar valuta asing dan pengelolaan obligasi, kebijakan tersebut dinilai lebih efektif meredam gejolak jangka pendek dibanding menghentikan tren pelemahan dalam jangka panjang.
Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya harga barang impor juga disebut mulai dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga suku cadang kendaraan serta sejumlah kebutuhan pangan yang bergantung pada pasokan luar negeri.
Selain persoalan ekonomi makro, sejumlah program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan pembentukan badan investasi Danantara juga dinilai masih menyisakan pertanyaan terkait aspek transparansi dan tata kelola.
Kondisi tersebut disebut turut memengaruhi tingkat kepercayaan pelaku usaha maupun investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional ke depan.
Sementara itu, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir mengingatkan pentingnya pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten agar pengelolaan sumber daya strategis seperti batu bara dan kelapa sawit dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
