Repelita Jakarta - Langkah Presiden Prabowo Subianto menarik aktivis Syahganda Nainggolan ke dalam jajaran kabinet dinilai membawa misi politik khusus.
Pakar ilmu pemerintahan Muhammad Ryaas Rasyid membaca penempatan tokoh kritis tersebut bertujuan meredam gejolak persepsi negatif di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
Meskipun figur yang bersangkutan selama ini vokal mengkritik Joko Widodo serta Gibran Rakabuming Raka, hal itu dianggap bukan sinyal keretakan koalisi istana.
Hubungan kepala negara dengan presiden terdahulu ditegaskan masih berada dalam kondisi yang sangat harmonis dan solid hingga saat ini.
"Jadi begini, itu bisa dijelaskan. Dia tetap menjaga hubungan baik, tapi mengakomodasi beberapa orang untuk menetralisir kemungkinan kecurigaan itu berlebih-lebihan. Itu sudah biasa," ujarnya dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Senin (5/10).
Mantan menteri negara otonomi daerah tersebut juga memberikan pandangan khusus mengenai bobot tugas dari instansi baru tersebut.
Menurut dirinya, posisi sebagai nakhoda utama di lembaga penerangan dan penyampaian informasi publik bukanlah lini sektor yang paling vital.
Daya tawar posisi tersebut lebih menitikberatkan pada fungsi taktis kehumasan dan sosialisasi regulasi secara terpadu kepada khalayak luas.
Di sisi lain, proses akomodasi politik ini dianggap sebagai jawaban atas penantian panjang sang aktivis untuk ikut berkontribusi dalam sistem kemitraan formal.
"Apalagi cuma dikasih jabatan juru bicara atau komunikasi itu kan tidak strategis. Tetap bisa apalagi ini saya maaf aja ini Syahganda kan sudah terlalu lama menunggu juga panggilan jadi kalau enggak masuk kasihan juga," tegasnya dalam tayangan di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Senin (5/10).
Pelantikan resmi yang menempatkan mantan pimpinan Great Institute tersebut dilakukan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Melalui agenda sakral kenegaraan tersebut, susunan personel di bidang komunikasi dan informatika kepresidenan mengalami perombakan formasi yang cukup signifikan.
Tokoh pergerakan tersebut kini secara resmi memegang tongkat estafet kepemimpinan institusi strategis untuk menggantikan pejabat yang lama.
Adapun posisi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI sebelumnya ditempati oleh Muhammad Qodari sebelum terjadi rotasi penugasan baru.
Pasca-terjadinya pergeseran posisi, mantan pimpinan lembaga survei tersebut kini dialihkan untuk mengisi struktur fungsional internal di dewan pertimbangan kepresidenan.
Dirinya mendapatkan mandat baru untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI dalam masa bakti berjalan.
Sorotan publik terhadap masuknya sang aktivis memang tidak terlepas dari rekam jejak konsistensinya yang kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah terdahulu.
Namun, keputusan penunjukan dinilai murni sebagai bagian dari konsolidasi politik demi mewujudkan stabilitas nasional yang kokoh tanpa harus memicu polemik antartokoh.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
