Repelita [Bandung] - Rencana agenda safari politik yang dilakukan mantan Presiden Jokowi dengan kedok kebudayaan di Jawa Barat memicu penolakan keras dari elemen masyarakat setempat.
Aksi unjuk rasa tersebut digelar di depan kantor DPRD Jawa Barat pada Selasa (14/7) yang dimotori oleh GAUM-K bersama GMKR Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
Pergerakan ini melibatkan massa dari 40 lintas organisasi masyarakat, paguyuban, serta komunitas dari berbagai daerah seperti Garut, Tasikmalaya, hingga Cimahi.
Para demonstran melakukan long march dari Masjid Pusdai menuju gedung DPRD Jabar dengan membawa sejumlah atribut protes bernada keras.
Beragam spanduk dan poster bertuliskan desakan penangkapan terhadap Jokowi serta tuntutan untuk memakzulkan Gibran terlihat mendominasi sepanjang aksi berlangsung.
Koordinator lapangan Hari Nugraha menegaskan bahwa unjuk rasa ini merupakan langkah awal dalam merespons manuver politik mantan presiden tersebut.
Ini aksi awal jika Jokowi masih tetap nekad datang ke Jabar kami akan kerahkan masyarakat utuk menghadang, karena agenda safari itu benar- benar bersifat manipulatif dan mencuri start kampanye, sangat tidak beretika melanggar aturan UU.
Di sela aksi, pimpinan DPRD Jabar menerima delegasi berisi 30 tokoh masyarakat di ruang rapat Banggar untuk mendengarkan aspirasi yang berkembang.
Delegasi tersebut terdiri dari unsur akademisi, ulama, purnawirawan TNI, hingga perwakilan aktivis perempuan dari berbagai elemen masyarakat Jawa Barat.
Dr. Memet Hakim selaku pimpinan delegasi menyebut safari tersebut sebagai upaya terselubung untuk membangun politik dinasti dan kepalsuan popularitas.
Safari politik Jokowi dibaca publik Jabar memiliki motif yang terselubung yaitu kepalsuan Jokowi masih dicintai rakyat, Gibran bersiap merebut kepemimpinan negara, serta PSI pimpinan Kaesang dapat dibesarkan secara instan.
Dia juga menyoroti pola pemberian bantuan berupa amplop dan sembako yang dinilai merendahkan martabat masyarakat kecil.
Jokowi menarik dukungan dengan cara bagi-bagi amplop dan sembako bukan hanya tidak mendidik tetapi juga bagian dari suatu pengkhianatan politik.
Menghalalkan segala cara dan pamer dari kekayaan. Ini penghinaan pada masyarakat susah dan lemah. Perlu diusut pembiayaan safari dan pola bagi-bagi Jokowi tersebut.
Pernyataan senada dilontarkan Ustad Amin Bukhaery yang menilai bahwa Jawa Barat memiliki prinsip budaya mandiri serta religius.
Jawa Barat bukan wilayah Jokowi karenanya menjadi target penguasaan serius Jokowi. Namun Jawa Barat adalah daerah budaya mandiri, relijius, dan masyarakat merdeka.
Tidak sudi diinjak oleh kepentingan politik murahan dan tidak beradab Jokowi.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan DPRD Jabar menerima dokumen berisi lima pernyataan sikap resmi dari GAUM-K dan GMKR Jawa Barat.
Poin utama pernyataan tersebut antara lain penolakan kedatangan Jokowi, desakan pengusutan dana safari oleh KPK, serta tuntutan agar Jokowi diadili.
Tokoh Sunda Dindin S. Maolani menutup audiensi dengan sindiran tajam kepada para wakil rakyat yang hadir di ruangan tersebut.
Seharusnya pernyataan tersebut disuarakan oleh bapak-bapak wakil rakyat di DPRD bukan oleh kami masyarakat, karena bapak- bapak yang terancam oleh ulah kekurangajaranya Jokowi.
Namun sebagai wujud tanggungjawab kami sebagai warga masyarakat Jawa Barat yang berdaulat, berbudaya, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka berupaya menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan.
Serta demi anak dan cucu, kami harus turun kelapangan.
Syafril Sjofyan dari FTA berharap sinergi antara gerakan massa dan legislatif ini mampu membentengi institusi daerah dari politisasi pihak tertentu (*).
