Repelita Jakarta - Seruan agar kepala negara segera melakukan bersih-bersih internal pada jajaran Kabinet Merah Putih kini semakin bergemuruh.
Tuntutan tersebut mengemuka pasca-tindakan operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga antikorupsi di lingkup Kementerian ATR/BPN.
ADVERTISEMENT
Skandal hukum yang mencuat itu turut menjerat sejumlah pejabat struktural penting hingga lingkaran kepercayaan menteri terkait.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menilai kasus rasuah perizinan lahan tersebut memperlihatkan buruknya tata kelola birokrasi.
Ia mendesak agar Presiden mengambil langkah korektif yang sangat tegas demi mempertahankan marwah serta integritas pemerintahan.
Kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan ini mencuat setelah delapan orang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik lembaga antirasuah.
Di antara para tersangka tersebut terdapat pejabat eselon satu berstatus direktur jenderal serta beberapa orang dekat pimpinan tertinggi kementerian.
Barang bukti uang tunai yang berhasil disita penegak hukum dalam operasi senyap itu diduga menembus angka lebih dari seratus miliar rupiah.
Dana jumbo tersebut disinyalir berkaitan erat dengan proses pengurusan, perpanjangan, hingga peralihan status hukum perizinan lahan.
Analisis mendalam mengenai bobroknya tata kelola itu disampaikan oleh Muhammad Said Didu dalam diskusi virtual melalui kanal YouTube MANUSIA MERDEKA.
Dalam tayangan digital yang disiarkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 tersebut, ia menyoroti persekongkolan jahat birokrat.
Menurutnya, perbuatan melanggar hukum dalam skala masif mustahil terjadi tanpa sepengetahuan pihak yang memegang kendali tertinggi instansi.
"Kalau orang kepercayaan menteri sudah berkolaborasi dengan pejabat struktural resmi untuk melakukan pelanggaran, artinya lembaga itu sudah rusak. Sangat tidak masuk akal jika ada pembantahan atau klaim tidak tahu-menahu. Modus lama yang sering terjadi adalah pejabat pura-pura tidak tahu di depan publik, namun memberikan kode kepada orang kepercayaannya untuk bernegosiasi," tegas Muhammad Said Didu dalam tayangan kanal YouTube MANUSIA MERDEKA pada Rabu, 23 September 2026.
Praktik dagang kebijakan semacam itu dinilai kerap dimanfaatkan oknum pemangku jabatan untuk menekan pihak swasta di balik layar.
Selain itu, akar persoalan mendasar di kementerian pertanahan tersebut bersumber dari penumpukan kewenangan absolut tanpa mekanisme pengawasan independen.
"Lembaga yang punya kewenangan menerbitkan aturan sekaligus menguji keabsahan aturan itu sendiri pasti rentan korupsi. ATR/BPN yang mengeluarkan sertifikat, dan ketika ada sengketa, mereka juga yang menilai apakah sertifikat itu sah atau tidak. Dalam kondisi conflict of interest seperti ini, masyarakat kecil yang berhadapan dengan korporasi besar atau oligarki dipastikan selalu berada di posisi kalah," jelas Muhammad Said Didu dalam diskusi kanal YouTube MANUSIA MERDEKA, Rabu, 23 September 2026.
Menanggapi situasi genting tersebut, ia mengingatkan agar pimpinan tertinggi eksekutif tidak terjebak dalam pembatas arus informasi di istana.
"Menteri yang duduk di kabinet atas jatah partai politik mestinya dievaluasi secara terbuka jika status politik atau kinerjanya bermasalah. Presiden Prabowo jangan mau ditipu oleh narasi-narasi manis penyaring informasi di lingkungannya. Ini saatnya Presiden mengambil tindakan tegas," tambah Muhammad Said Didu melalui kanal YouTube MANUSIA MERDEKA, Rabu, 23 September 2026. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
