Repelita [Jakarta] - Mantan Menteri BUMN Muhammad Said Didu menyampaikan masukan konstruktif kepada Presiden Prabowo Subianto terkait gaya komunikasi publiknya.
Ia menyarankan agar kepala negara membatasi kebiasaan berpidato secara spontan tanpa naskah, khususnya saat memaparkan materi strategis atau data kuantitatif.
ADVERTISEMENT
Langkah penyampaian pidato tanpa teks diakui mampu menghadirkan kesan komunikatif, namun kerawanan kekeliruan data berpotensi menimbulkan salah penafsiran di tengah publik.
"Saya berharap presiden mengurangi pidato tanpa teks, apalagi terkait dengan angka," ujar Said Didu yang dikutip pada Sabtu (1/8/2026).
Ketepatan data dinilai sebagai elemen krusial bagi seorang pemimpin agar kekeliruan penyebutan angka tidak memicu perdebatan yang mengaburkan substansi kebijakan.
Kritik tersebut mengemuka menyusul beberapa pernyataan presiden yang memicu perbincangan, seperti saat memaparkan kalkulasi keuntungan sektor penggilingan beras.
"Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan," kata Prabowo.
Pernyataan mengenai angka keuntungan tersebut mendadak riuh di media sosial lantaran dinilai kurang realistis dengan riil kondisi industri perberasan nasional.
Sorotan publik kembali tertuju pada Prabowo sewaktu menghadiri agenda bersama Kadin Indonesia saat mengulas kondisi ketegangan di kawasan Timur Tengah.
"Sore tiap malam kita lihat dalam berita-berita eskalasi, eskalasi, eskalasi. Iran sudah punya senjata nuklir. Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir. Kalau Saudi Arabia ingin punya senjata nuklir, tidak menutup kemungkinan Emirat juga mau punya senjata nuklir. Qatar juga mau punya senjata nuklir. Mesir juga mau punya senjata nuklir," ujar Prabowo.
Pernyataan soal penyebaran kapasitas nuklir di kawasan tersebut memancing diskursus luas mengingat isu kepemilikan senjata pemusnah massal merupakan topik sensitif dalam diplomasi internasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
