Repelita Jakarta - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan bersama Komando Daerah Militer XV/Pattimura menertibkan aktivitas penambangan emas tanpa izin di Gunung Botak, Pulau Buru, Provinsi Maluku.
Proses operasi penertiban terpadu di kawasan tambang emas ilegal tersebut berlangsung sejak 27 April hingga 14 Mei 2026.
ADVERTISEMENT
Penindakan ini merupakan bagian dari komitmen aparat dalam menjaga stabilitas keamanan serta kelestarian lingkungan di Provinsi Maluku.
Sebelum pelaksanaan penertiban, Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Richard Taruli Horja Tampubolon bersama Satgas PKH melaksanakan peninjauan tambang ilegal di Gunung Botak dari udara.
Setelah itu tim terpadu Provinsi Maluku yang diperkuat unsur satuan tempur, bantuan tempur, dan satuan teritorial dari Pulau Buru dan Pulau Ambon segera melaksanakan penindakan.
Tim berhasil melaksanakan pengosongan lahan tambang ilegal Gunung Botak serta penyisiran area base camp dan lokasi pemurnian emas secara menyeluruh.
Hasil operasi menunjukkan petugas berhasil menangkap 16 warga negara asing asal China yang diduga terlibat dalam aktivitas tambang emas ilegal.
Di lokasi yang sama petugas juga menemukan praktik penjualan minuman keras serta praktik prostitusi yang meresahkan masyarakat setempat.
"Seluruh WNA tersebut telah diserahkan ke pihak Imigrasi untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Pangdam XV/Pattimura Mayjen Doddy Tri Winarto dalam siaran pers di Jakarta pada Ahad (3/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa penertiban yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pengosongan lahan semata.
Penanganan menyeluruh terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkan juga menjadi perhatian utama dalam operasi ini.
"Kami tidak hanya melakukan pengosongan lahan, tetapi melakukan pembersihan total terhadap segala bentuk penyakit masyarakat yang menyertainya," ucap Doddy.
Menurutnya temuan 16 warga China di lokasi tambang beserta praktik prostitusi dan peredaran miras menunjukkan betapa seriusnya ancaman tambang ilegal.
"Ini bukan sekadar masalah ekonomi, ini adalah masalah stabilitas keamanan dan integritas negara," ujar Doddy menekankan urgensi penertiban.
Ia pun menekankan pentingnya penataan kawasan tambang secara legal dan berkelanjutan ke depannya.
Doddy menegaskan bahwa Kodam Pattimura bersama jajaran Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk menata kembali kawasan Gunung Botak.
Ia menyebut penertiban ini sebagai langkah nyata dalam menyelamatkan aset kekayaan alam Maluku dari eksploitasi ilegal yang merusak lingkungan.
"TNI hadir untuk mengawal kebijakan pemerintah daerah agar pengelolaan sumber daya alam dapat beralih ke jalur resmi," kata mantan Komandan Satgas PKH Garuda itu.
Hal ini penting agar memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat Maluku secara legal.
Doddy melanjutkan bahwa TNI akan terus berkomitmen menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara.
TNI juga bertekad melindungi segenap bangsa serta mendukung pemerintah dalam penegakan hukum dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
