Repelita Jakarta - Dinamika polemik seputar keabsahan dokumen akademis milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini mulai diarahkan menuju ranah parlemen.
ADVERTISEMENT
Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mendorong jajaran DPR RI untuk mengambil langkah konkret dengan menggulirkan penggunaan hak angket.
Dirinya menilai bahwa dalam konteks pemenuhan prasyarat administrasi kepemilikan pemilu, sang anak sulung presiden terdahulu tersebut terindikasi kuat tidak memenuhi kualifikasi baku.
Ia juga menyoroti kejanggalan dari narasi publik yang sengaja diembuskan oleh kubu pendukung pasca-keluarnya putusan dari pihak Mahkamah Konstitusi baru-baru ini.
“Kedua, selepas Mahkamah Konstitusi itu, muncullah kemudian narasi baru bahwa Gibran itu sebetulnya punya ijazah. Tapi entah di mana, kan,” kata Ray Rangkuti dalam podcast Akbar Faizal, dikutip Jumat (16/10/2026).
Pernyataan yang disampaikan dalam program siaran YouTube kanal Akbar Faizal Uncensored tersebut menegaskan perlunya keterbukaan informasi utuh bagi segenap lapisan masyarakat.
Sang aktivis 1998 ini turut menyinggung riak perdebatan antara mantan pimpinan KPU dengan politisi Golkar, Doli Kurnia, perihal indikasi penyusupan pasal tertentu dalam regulasi.
Di samping itu, Ray mengkritik kejanggalan prosedur penerbitan surat keterangan penyetaraan dokumen kelulusan yang dinilai sarat akan kelemahan administratif.
Terdapat tiga aspek krusial yang ia preteli, meliputi durasi pemrosesan berkas yang sangat kilat, substansi teks surat, hingga legalitas dokumen penyerta.
“Pertama, belum sampai 1 x 24 jam juga sudah keluar. Yang kedua, isi suketnya agak aneh karena di situ setara dengan pengetahuan, bukan dengan ijazah. Dan yang ketiga adalah soal ketidaklengkapan dokumen, kok bisa suketnya keluar,” jelasnya.
Analis senior ini menyayangkan lambannya pergerakan dari institusi penegak hukum maupun politik yang memiliki kewenangan penuh untuk menindaklanjuti amar putusan dari yudikatif MK.
Sikap apatis tersebut memicu inisiatif dari dirinya beserta sejumlah elemen masyarakat sipil untuk mendatangi Gedung Parlemen Senayan demi mendesak adanya pengusutan legislatif.
Skema hak angket dipandang sebagai jalur konstitusional yang paling rasional untuk menguji keabsahan fisik dokumen tanpa harus terburu-buru melangkah ke tahap hak menyatakan pendapat.
“Saya mau uji dulu ini benar nggak ada ijazah,” ujarnya dalam tayangan interaktif pada platform YouTube tersebut.
Menariknya, ia membeberkan sebuah momen unik sesaat setelah dirinya menyebarkan lembar undangan peliputan awak media untuk mengawal agenda aspirasi ke DPR RI.
Ray mengaku sempat dihubungi secara langsung oleh politisi senior Partai Golkar, Doli Kurnia, melalui sambungan telepon seluler pada waktu dini hari.
“Saya sudah ada feeling ketika mengirim surat undangan ke media. Saya mendapat telepon. Teleponnya dari Pak Doli kepada saya jam 2 pagi,” ungkapnya.
Dalam interaksi singkat tersebut, sang legislator menanyakan urgensi dari isu krusial yang hendak dibawa ke meja parlemen oleh jajaran pengamat.
Ray kemudian memberikan penegasan bahwa dirinya berkomitmen penuh untuk mengawal isu ini hingga tuntas, yang berlanjut pada agenda pertemuan tatap muka keesokan harinya.
Selain dari kubu beringin, ia mengklaim telah mengantongi sinyal dukungan dari poros PKB serta PKS untuk bersama-sama mengawal investigasi dokumen kelulusan tersebut.
Kendati desakan politik terus menguat, sang Direktur Eksekutif meyakini bahwa sang Wakil Presiden hampir dipastikan tidak akan mengambil opsi untuk meletakkan jabatannya.
Ia menyayangkan pudarnya standardisasi nilai adab serta etika politik di dalam sistem demokrasi domestik akibat terlalu terpaku pada keabsahan hukum formal semata.
“Saya yakin 99 persen dia tidak akan melakukan itu. Kalau mereka mengenal adab demokrasi, moral, bahkan dia nggak akan mau jadi wakil presiden karena bapaknya presiden,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa hakikat dari sistem demokrasi sejatinya tidak boleh dikerdilkan hanya sebagai instrumen prosedural mengenai batasan legal dan ilegal di atas kertas.
Nilai ideal dari sebuah sistem pemerintahan rakyat semestinya bertindak sebagai kompas moral universal yang memandu publik dalam menilai aspek kebajikan dan keburukan kepemimpinan.
“Pak Jokowi itu kalau dihitung pakaian di badannya mungkin hanya Rp500 ribuan. Tapi jangan tanya hasrat berkuasanya. Nggak bisa dengan dihitung,” cetusnya.
Ray mengkalkulasi bahwa fenomena kelolosan anggota keluarga inti presiden aktif dalam suksesi kepemimpinan nasional menorehkan preseden buruk bagi masa depan bangsa.
“Dia menciptakan bagi demokrasi negatif semua. Ini kali pertama ada Presiden yang tanda kutip yang penggantinya adalah anaknya sendiri kala dia masih menjabat. Mana ada presiden kayak gitu,” pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
