Repelita [Jakarta] - Kritik tajam dilayangkan oleh pemerhati kebijakan publik bernama Gigin Praginanto terhadap penanganan bencana nasional yang melanda wilayah tanah air.
Sorotan utama pengamat tersebut diarahkan pada bencana gempa bumi Nusa Tenggara Timur serta maraknya musibah kebakaran hutan dan lahan Kalimantan.
ADVERTISEMENT
Kejadian tersebut dinilai ironis sebab eskalasi bencana justru menunjukkan tren peningkatan pasca peninjauan langsung kepala negara di lokasi kejadian.
Fenomena bertambahnya korban jiwa hingga perluasan area titik api usai lawatan resmi menuai keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan pengamat.
Kritik pedas tersebut disampaikan secara terbuka melalui unggahan akun media sosial pribadi miliknya pada tanggal Senin, 31 Agustus 2026.
Pernyataan bernada sindiran itu terekam jelas dalam kutipan kalimat, "Setelah Prabowo meninggalkan NTT, jumlah korban tewas akibat gempa bumi bertambah. Setelah dia meninggalkan Kalimantan, kebakaran hutan makin ganas,".
Persoalan kepemilikan konsesi lahan di area titik api turut dipertanyakan lantaran pemerintah dinilai luput menyentuh keterlibatan korporasi besar perkebunan.
Keengganan pemerintah mengungkap peran para pemilik konsesi memicu kecurigaan publik mengenai adanya upaya perlindungan kepentingan pihak tertentu dalam insiden lingkungan tersebut.
Dugaan kuat mengenai gelagat lepas tangan dari pihak berwenang diungkapkan melalui kutipan kalimat, "Prabowo tak sekalipun menyebut peran para pemilik konsesi dalam kebakaran besar hutan di Kalimantan dan Sumatera. Bahwa sebagian besar titik api berada dalam kawasan konsesi atau mau lari dari tanggung jawab?,".
Ketiadaan langkah antisipasi jangka panjang juga disayangkan karena insiden tahunan tersebut selalu berulang tanpa adanya pengadaan armada udara khusus pemadaman.
Alih-alih mendatangkan unit pesawat pemadam modern sebagaimana lazimnya negara lain, pemerintah justru memilih pendekatan infrastruktur darat yang dinilai kurang efektif.
Keputusan pengadaan alternatif penanganan darat tersebut disindir melalui kutipan kalimat, "Prabowo tak berencana membeli pesawat pemadam kebakaran hutan. Dia memilih pembangunan sumur bor dan motor trail. Apakah karena takut api padam terlalu cepat sehingga lahannya tidak bisa ditanami sawit?,".
Pemerintah sebelumnya justru menunjukkan ketertarikan pada usulan penggunaan bahan alternatif berupa tepung singkong setelah menerima laporan dari pucuk pimpinan kepolisian.
Inovasi pemadaman api menggunakan bahan pangan tersebut bahkan langsung mendapat instruksi pengujian lanjutan demi melihat tingkat efektivitas di lapangan.
Selain masalah penanganan titik api, desakan pencopotan jabatan Menteri Kehutanan turut disuarakan oleh berbagai pihak akibat buruknya manajemen mitigasi bencana lingkungan.
Menanggapi desakan pemecatan menteri terkait, sang pengamat menilai bahwa akar permasalahan berada pada kendali pemangku kepentingan yang lebih besar di sektor sawit.
Pandangan penutup mengenai lingkaran kekuasaan di balik sektor kehutanan tersebut ditegaskan melalui kutipan kalimat, "Banyak tuntutan agar Menteri Kehutanan dipecat. Saya tidak setuju kalau cuma dia. Memang bosnya siapa? Bos sawit?".(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
