Repelita Yerusalem - Sidang kasus korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan kembali digelar pada Ahad (12/4/2026) setelah status darurat nasional yang diberlakukan selama perang dengan Iran resmi dicabut.
Keputusan ini disampaikan oleh juru bicara pengadilan Israel pada Kamis (9/4/2026), beberapa jam setelah status darurat dihentikan menyusul kesepakatan gencatan senjata dengan Iran.
ADVERTISEMENT
Dalam pernyataan resmi pengadilan, disebutkan bahwa dengan berakhirnya status darurat, sistem peradilan kembali berjalan normal seperti sedia kala.
“Dengan dicabutnya status darurat dan kembalinya sistem peradilan beroperasi, persidangan akan dilanjutkan seperti biasa,” demikian pernyataan pengadilan Israel.
Pengadilan juga menegaskan bahwa sidang akan berlangsung dari hari Ahad hingga Rabu setiap pekannya.
Status darurat sebelumnya diberlakukan menyusul konflik bersenjata antara Israel dan Iran yang memicu penutupan sekolah serta tempat kerja di berbagai wilayah.
Iran melancarkan serangan rudal balistik dan drone ke Israel setelah serangan udara mendadak yang dilakukan Israel bersama Amerika Serikat pada 28 Februari lalu.
Situasi mereda setelah tidak ada lagi laporan serangan rudal Iran sejak pukul 03.00 waktu setempat pada Rabu (8/4/2026), yang kemudian diikuti dengan kesepakatan gencatan senjata.
Meskipun demikian, ketegangan belum sepenuhnya hilang karena serangan brutal Israel ke Lebanon yang diklaim menargetkan kelompok Hizbullah dilaporkan berpotensi mengganggu gencatan senjata yang telah tercapai.
Menurut laporan Middle East Monitor, persidangan Netanyahu telah berlangsung sejak 2020 dan berulang kali mengalami penundaan karena kewajiban kenegaraan selama masa perang.
Netanyahu didakwa pada tahun 2019 atas tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan setelah melalui proses penyelidikan yang panjang selama bertahun-tahun.
Dalam kasus yang dikenal sebagai "Kasus 1000", Netanyahu dan istrinya Sara dituduh menerima hadiah mewah senilai lebih dari 260.000 dolar AS berupa cerutu, sampanye, dan perhiasan dari para miliarder.
Dalam "Kasus 2000", ia dituduh bernegosiasi dengan pemilik surat kabar Yedioth Ahronoth untuk mendapatkan pemberitaan yang menguntungkan.
Sementara dalam "Kasus 4000", Netanyahu diduga memberikan keringanan regulasi senilai ratusan juta dolar kepada perusahaan telekomunikasi Bezeq sebagai imbalan pemberitaan positif.
Netanyahu merupakan perdana menteri Israel pertama yang didakwa saat masih menjabat, dan ia secara konsisten membantah seluruh tuduhan tersebut.
Jika terbukti bersalah, ia berpotensi menghadapi hukuman penjara yang tidak sedikit ancamannya.
Di tengah proses hukum yang berjalan, Presiden AS Donald Trump turut menyuarakan dukungan kepada Netanyahu dengan mendorong Presiden Israel Isaac Herzog untuk memberikan pengampunan.
Trump menilai kewajiban hadir Netanyahu di pengadilan dapat mengganggu tugas pemerintahan sebagai perdana menteri.
Namun kantor Herzog menyatakan bahwa proses pengampunan akan mengikuti prosedur standar yang berlaku di Israel.
Departemen pengampunan di Kementerian Kehakiman akan mengumpulkan berbagai pertimbangan sebelum diserahkan kepada penasihat hukum presiden untuk dirumuskan rekomendasi.
Dalam praktiknya, pengampunan jarang diberikan di tengah persidangan yang masih berlangsung aktif.
Kasus korupsi ini, ditambah dengan serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023, disebut telah mempengaruhi posisi politik Netanyahu secara signifikan.
Israel dijadwalkan menggelar pemilu pada Oktober mendatang, dan koalisi pemerintahannya diperkirakan menghadapi risiko kekalahan yang cukup besar.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi turut menyinggung persidangan ini dengan menyebut bahwa gencatan senjata di seluruh wilayah akan mempercepat pemenjaraan Netanyahu.
"Persidangan kriminal Netanyahu akan dilanjutkan pada hari Minggu. Gencatan senjata di seluruh wilayah, termasuk di Lebanon, akan mempercepat pemenjaraannya," tulis Araghchi di media sosial X.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
