Repelita Jakarta - Tanggapan keras dilontarkan oleh Direktur Kehutanan DPP PSI, Sigit Widodo mengenai wacana peletakan jabatan Wakil Presiden RI.
Langkah ini diambil setelah adanya imbauan dari Ina Liem yang menyarankan agar sosok nomor dua di Indonesia itu segera mundur dari posisinya.
ADVERTISEMENT
Pernyataan tidak setuju tersebut secara terbuka disampaikan menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.
“Mohon maaf Mbak Ina Liem, kali ini saya tidak setuju,” kata Sigit dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (31/10/2026).
Menurut pandangan politisi partai tersebut, opsi untuk meninggalkan tampuk kekuasaan bukanlah hal yang mendesak dilakukan saat ini.
Dirinya menilai publik sebenarnya sudah memahami peta persaingan politik serta motif tersembunyi dari pergerakan kelompok oposisi.
“Rakyat sudah tahu siapa saja yang ingin menjatuhkan Mas Gibran, tapi tidak berani bertarung terbuka secara ksatria melalui Pemilu karena sadar mereka pasti kalah,” ucap Sigit.
Ia memberikan penegasan bahwa kedudukan sang pemimpin negara telah dilindungi oleh mandat konstitusi yang sah secara hukum.
Legitimasi kepemimpinan didapatkan langsung dari preferensi mayoritas pemilih pada perhelatan pesta demokrasi tingkat nasional.
“Mas Gibran dipilih 96 juta lebih Rakyat Indonesia dan meraih 58,59 persen, suara sah melalui Pemilu yang bebas dan demokratis,” ujar Sigit.
Oleh sebab itu, ia memandang sangat keliru apabila suara jutaan pemilih harus dikorbankan demi menuruti keinginan golongan tertentu.
Ia pun menyayangkan adanya provokasi yang dinilai mengabaikan proses serta esensi kedaulatan demokrasi masyarakat Indonesia.
“Masak suara rakyat ini diabaikan begitu saja sekedar untuk melihat orang gila mana yang mau Mas Gibran turun?” pungkasnya.
Perdebatan ini mencuat usai Ina Liem yang merupakan saksi ahli pendidikan luar negeri menyampaikan opini pribadinya lewat jejaring media sosial.
Usulan pengunduran diri tersebut ia layangkan secara terbuka sebagai respons terhadap putusan hukum yang dikeluarkan oleh pihak MA.
"Saya justru setuju kalau Mas Gibran mundur,” kata Ina Liem dikutip dari Instagram pribadinya @inaliem18, Sabtu (31/10/2026).
Dengan mengambil keputusan berhenti, ia memprediksi aktor di balik isu keabsahan ijazah sekolah akan muncul ke permukaan.
Langkah strategis itu dianggap mampu membongkar dalang intelektual di balik polemik berkepanjangan yang menyita perhatian publik.
“Supaya akhirnya rakyat bisa melihat siapa sih dalang di balik isu ijazah ini,” ujarnya.
Perempuan ini bahkan memberikan sindiran tajam perihal ambisi kekuasaan tanpa menempuh jalur pemilihan umum yang sah.
Ia mensinyalir ada kelompok yang sengaja mengincar kursi kekosongan jabatan tanpa mau berjuang meraih simpati rakyat langsung.
“Siapa sebenarnya yang begitu bernafsu menduduki kursi Wapres tanpa dipilih rakyat?" ucapnya.
Menurut analisisnya, problematika administrasi pendidikan nasional yang karut-marut selama puluhan tahun sengaja dimanfaatkan sebagai instrumen politik.
Hal itu dituding sebagai upaya sistematis pihak tertentu guna mendelegitimasi produk dan hasil keputusan dari pemilu.
"Siapa yang memanfaatkan kekacauan administrasi pendidikan Indonesia yang sudah berlangsung puluhan tahun untuk menggoyang hasil demokrasi?" ujarnya.
Meskipun menyarankan opsi mundur, ia menekankan ketetapan kasasi tidak serta-merta menggugurkan legalitas kepemimpinan wakil presiden.
Ia menegaskan regulasi pada Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU telah memberi ruang hukum bagi pemilik ijazah luar negeri.
"MA memang mengabulkan gugatan terkait surat keterangan Gibran, tapi sejak sebelum putusan itu saya sudah mengutip bank bill, surat keterangan itu disobek pun tidak masalah karena ada PKPU Pasal 18 ayat 3 sudah akademisi calon pemimpin lulusan luar negeri," pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
