Repelita Jakarta - Presiden Republik Indonesia menceritakan pengalamannya di masa lalu saat dirinya masih mengemban amanah sebagai menteri pertahanan di dalam susunan kabinet kerja pemerintahan terdahulu.
Kepala negara secara blak-blakan mengungkap adanya kendala komunikasi serta ego sektoral yang sangat kuat di antara sesama pembantu presiden hingga menghambat jalannya koordinasi antarlembaga negara.
ADVERTISEMENT
Melalui tayangan di kanal YouTube Prabowo Subianto yang dikonfirmasi pada hari Rabu, 16 September 2026, sang pemimpin nasional membagikan keluh kesah itu dalam sebuah sesi diskusi bertajuk program Presiden Menjawab.
Menurut pembicara dalam video di kanal YouTube Prabowo Subianto, Prabowo Subianto sendiri selaku tokoh utama menjelaskan bahwa dirinya terpaksa melayangkan protes langsung kepada Joko Widodo yang kala itu memegang tongkat komando tertinggi pemerintahan.
Langkah pengaduan tersebut terpaksa ditempuh lantaran adanya salah satu rekan sejawat di jajaran kabinet menteri yang dinilai bersikap arogan dan sangat sulit untuk diajak berkoordinasi membahas agenda kedinasan.
Prabowo Subianto secara gamblang membongkar isi protesnya di masa lalu dengan menyatakan bahwa saya pernah komplain ke Pak Jokowi beliau presiden, saya menterinya, Pak, Bapak Presiden, saya minta waktu menghadap Bapak paling lambat 3 hari Bapak terima saya.
Ini salah satu menteri Bapak sudah 1 tahun saya minta ketemu, dia enggak mau ketemu saya.
Saya tulis surat ke menteri itu dijawab 1 tahun kemudian dari Jakarta ke Jakarta, lanjut sang kepala negara mengenang buruknya birokrasi kala itu.
Lebih lanjut, mantan pimpinan militer itu menyoroti eksistensi para birokrat senior di internal kementerian yang dicapnya tidak mau diatur dan bertindak semena-mena layaknya penguasa dinasti wilayah.
Ia mengistilahkan fenomena terselubung tersebut sebagai keberadaan para raja kecil atau barisan deep state yang merasa memiliki privilese karena memegang jabatan administratif dalam durasi belasan hingga puluhan tahun.
Kondisi nir-sinkronisasi antar instansi ini dinilai sangat merugikan ritme kerja pemerintah, di mana pada akhirnya presiden selaku kepala pemerintahan yang selalu dijadikan sasaran tunggal kesalahan oleh masyarakat luas. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
