Repelita [Jakarta] - Mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, melontarkan pandangan provokatif mengenai situasi nasional yang dinilainya tengah mengalami degradasi. Ia mewacanakan perlunya gerakan Reformasi Jilid II sebagai respons atas berbagai persoalan yang terjadi saat ini.
Tiyo menyatakan bahwa gagasan tersebut muncul setelah dirinya berdiskusi dengan berbagai elemen masyarakat. Menurut pandangannya, indikator krisis yang saat ini tampak menyerupai kondisi menjelang perubahan besar pada 1998 silam.
ADVERTISEMENT
“Teman-teman, saya sudah keliling di beberapa tempat untuk kita mulai berimajinasi tentang reformasi jilid 2. Kita mulai imajinasi ke sana,” ujar Tiyo dalam video yang diakses pada Selasa, 26 Mei 2026.
Ia menambahkan bahwa seluruh elemen yang memicu perubahan fundamental tersebut sudah terpenuhi. “Karena seluruh syarat terjadi reformasi itu sudah lengkap,” tuturnya dengan yakin.
Ia membeberkan bahwa kombinasi antara penurunan kualitas demokrasi, kebuntuan politik, dan ancaman krisis ekonomi menjadi pemicu kegelisahannya. Ia khawatir masyarakat tidak siap jika krisis tersebut benar-benar memuncak.
“Ada kemunduran demokrasi, ada krisis politik, dan yang akan menjelang mungkin adalah krisis ekonomi. Bagi saya akan sangat berbahaya ketika seluruh krisis itu terjadi dan rakyat dalam hal ini juga masih, soalnya itu belum siap,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengakui pernah menolak ajakan untuk hadir ke Istana Kepresidenan pada Agustus lalu. Ia berpendapat bahwa Presiden sudah semestinya memantau aspirasi publik melalui saluran terbuka seperti siniar.
Tiyo bahkan secara spesifik meminta agar kritik-kritik dari masyarakat dikumpulkan untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah. “Lewat podcast nanti dimention Pak Presidennya ya. Supaya bisa nonton, lebih tepatnya kita minta Pak Qodari. Tolong video yang Bapak kumpulkan salah satunya ini beliau ditugaskan untuk mengumpulkan video yang mengkritik MBG. Tolong ini dikumpulkan,” tegasnya.
Terkait sosok Presiden Prabowo Subianto, Tiyo menyatakan kesediaannya untuk memberikan dukungan penuh jika ada perubahan kebijakan yang signifikan. Ia mengajukan dua syarat utama, yakni reformasi Polri dan pengurangan pengaruh militer di politik.
“Prinsipnya begini, kalau saja Pak Presiden Prabowo ini ya, meskipun lahir dari perzinahan politik dan pelanggaran konstitusi, itu secara politik jadi presiden yang baik. Mungkin saya mau kok jadi orang pertama yang akan dukung beliau. Misalnya, beliau copot Kapolri. Beliau beneran lakukan reformasi Polri. Buat itu bagaimana? beliau menghilangkan pengaruh militer di dalam tubuh politik,” ungkapnya.
Selain itu, ia menyoroti pengelolaan program Makan Bergizi Gratis dan Badan Gizi Nasional yang menurutnya harus lebih berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia berharap pemerintah lebih mengutamakan sektor pendidikan serta kesehatan dibandingkan tindakan pencitraan.
“Beliau bubarkan BGN, kelola MBG dengan cara yang berkeadilan. Beliau prioritaskan pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar warga negara. Termasuk pelayanan umum beliau tidak caper di dunia internasional. Tapi fokus pada memperbaiki kehidupan bangsa. Kalau beliau melakukan seluruh yang memang kita butuhkan,” imbuhnya.
Ia meyakini bahwa pemimpin yang mampu bekerja dengan integritas akan mendapatkan kepercayaan rakyat tanpa perlu menggunakan politik uang. Namun, ia menyayangkan pola pikir pemerintah yang dinilainya masih terjebak dalam rasa tidak percaya diri menghadapi kontestasi mendatang.
“Saya rasa rakyat itu gak usah pake uang, pasti akan nyoblos beliau lagi di 2029. Tapi kan sayangnya. Beliau itu gak percaya diri sama dirinya. Jadi beliau merasa bahwa untuk menang di 2029 harus punya uang banyak,” tutupnya (*).
Editor: 91224 R-ID Elok
