Repelita Jakarta - Percakapan antara Darmawan Sepriyosa bersama HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur dalam tayangan kanal YouTube podcast Madilog menyita perhatian publik.
Gus Lilur secara blak-blakan mengupas tuntas adanya praktik suap dalam pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Jombang yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi.
ADVERTISEMENT
Wawancara tersebut turut mengaitkan operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta pihak swasta tertentu.
Sejumlah pihak swasta yang terjaring operasi senyap tersebut diketahui merupakan orang-orang kepercayaan dari Menteri ATR dan BPN, Nusron Wahid.
Tiga nama pejabat tinggi negara turut diseret oleh Gus Lilur atas dugaan aliran dana suap mencapai angka Rp480 miliar untuk para muktamirin.
Ketiga pejabat penting yang disebut terlibat tersebut adalah Nusron Wahid, Saefullah Yusuf, dan juga Juri Adriantoro dalam perhelatan akbar tersebut.
Aliran dana suap itu disebut-sebut turut diterima oleh sejumlah kiai, termasuk anggota AHWA terpilih KH M Anwar Iskandar yang menjabat Ketua Umum MUI Pusat.
Gus Lilur menyampaikan rasa prihatin mendalam karena organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut telah dinodai oleh aksi para politisi bermental buruk.
Dugaan penerimaan suap senilai 200 ribu dolar Amerika Serikat serta Rp1 miliar yang sempat dikembalikan oleh KH Affifuddin Muhajir memerlukan klarifikasi.
Klarifikasi secara transparan tersebut harus segera diberikan oleh KH Anwar Iskandar demi menjaga marwah lembaga keagamaan yang dipimpinnya saat ini.
Sebagai figur ulama terkemuka sekaligus pemimpin majelis ulama yang menaungi umat Islam, tindakan menerima suap jelas melanggar ketentuan syariat agama.
Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, mengingatkan dalil hadis sahih yang menyatakan penyuap dan penerima suap sama-sama berada di neraka.
Mengingat ancaman yang sangat berat tersebut, jajaran pengurus MUI Pusat maupun daerah didesak agar segera menggelar investigasi internal secara mendalam.
Desakan agar yang bersangkutan mundur dari jabatan Ketua Umum MUI Pusat menguat demi menjaga kehormatan ulama yang seharusnya menjadi pewaris para nabi.
Kejutan lain dalam wawancara tersebut turut menyeret nama Juri Adriantoro yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara dalam pemerintahan.
Juri Adriantoro yang merupakan mantan Ketua KPUD DKI Jakarta serta mantan Ketua KPU Pusat juga disorot terkait isu dokumen palsu beberapa waktu lalu.
Pernyataan terbuka dari Gus Lilur harus dijadikan pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas aliran dana ratusan miliar rupiah tersebut.
Aparat Komisi Pemberantasan Korupsi didesak untuk bertindak lebih serius dalam membongkar pihak pengangkut uang menggunakan kendaraan khusus di lapangan.
Presiden Prabowo Subianto juga diminta untuk segera mengambil tindakan tegas dengan mencopot para menteri yang dinilai merusak kredibilitas pemerintahan.
Pergantian pejabat tinggi negara harus dilakukan dengan memilih figur-figur yang memiliki rekam jejak bersih, kredibel, serta jujur demi kebaikan bangsa (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
