[SOROTAN] Pengamat Nilai Reshuffle Kabinet Harus Berdasar Kinerja, Bukan Salah Ucap Zulhas soal Nama Desa

Repelita [Kebumen] - Wacana perombakan kabinet pemerintahan idealnya bertumpu penuh pada parameter capaian kinerja riil dan bukan didasari atas insiden kekeliruan penyebutan data wilayah administratif pedesaan oleh kepala negara saat melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Persoalan akurasi data lisan ini menjadi sorotan tajam setelah munculnya selingan candaan bernada evaluasi menteri yang dilontarkan di depan publik oleh pucuk pimpinan nasional akibat pasokan informasi nomenklatur desa yang kurang tepat.

Seorang pengamat dinamika politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Faruq Arjuna Hendroy, memberikan pandangan strategis bahwa pencopotan maupun pergeseran posisi pembantu presiden semestinya merujuk pada pemenuhan target program kerja makro.

“Secara ideal, soal layak atau tidak layaknya reshuffle, perlu dilihat dari evaluasi kinerja. Apakah ada target tertentu atau ekspektasi dari presiden yang tidak tercapai, itu baru mungkin bisa menjadi alasan reshuffle,” kata Faruq kepada wartawan, Senin, 25 Mei 2026.

Kendati muncul riak pembicaraan di tengah masyarakat siber, analis tersebut memproyeksikan bahwa potensi pencopotan figur pimpinan partai koalisi dari jajaran menteri koordinator tergolong sangat kecil karena adanya benteng kepentingan stabilitas politik nasional.

“Melihat kecenderungan presiden yang selalu menjaga hubungan dengan tokoh kunci koalisinya, rasanya akan susah me-reshuffle orang sekelas Zulhas. Jangankan dalam isu sepele seperti salah ucap, adanya kesalahan dalam isu yang lebih substansial pun tidak akan semudah itu bagi presiden untuk menggeser Zulhas,” ujarnya memberikan kalkulasi rasional.

Langkah menjaga keharmonisan internal koalisi dinilai menjadi prioritas utama demi mengamankan basis dukungan elektoral jangka panjang serta memperkuat struktur jaringan patronase politik lokal di berbagai wilayah strategis.

“Saya melihat prioritas presiden sekarang lebih pada menjaga suara untuk 2029. Maka mitra politik, koalisi, patron-patron lokal, serta kebijakan populis yang langsung menyentuh rakyat akan dijaga betul oleh presiden,” kata kandidat magister Peace and Conflict Studies di The University of Queensland tersebut.

Lebih dari sekadar persoalan pergantian personalia kabinet, kekeliruan penyampaian nama lokasi tersebut dinilai menyuarakan pesan penting mengenai adanya hambatan sirkulasi informasi berkala antara lingkar dalam istana dengan realitas di lapangan.

Peristiwa koreksi langsung oleh massa yang hadir mengindikasikan perlunya pembenahan sistem verifikasi data agar arus komunikasi presiden tidak terisolasi dari fakta otentik yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat bawah.

“Yang menarik dari aksi salah ucap itu hendaknya menjadi pengingat juga bagi presiden, bahwa secara komunikasi, presiden ini sekarang cukup berjarak dengan masyarakat. Dalam video itu, baru setelah masyarakat sendiri yang menyampaikan ada kekeliruan, baru presiden mau mengoreksi,” jelasnya menjabarkan analisis pola interaksi pejabat publik.

Pihaknya mengingatkan bahwa pola suplai data yang tidak akurat dari jajaran birokrasi berpotensi menimbulkan dampak fatal apabila terjadi pada ranah perumusan regulasi strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Ini dalam skala penyebutan nama saja. Bagaimana kalau kesalahan itu terjadi pada hal-hal yang lebih substantif? Akan bahaya kalau presiden hanya mendengarkan dari anak buahnya saja, tetapi tidak mau mendengar langsung dari masyarakat. Presiden bisa keterusan membuat kebijakan yang salah dan tidak tepat,” pungkasnya mengakhiri ulasan kritis tersebut.

Sebagai latar belakang peristiwa, kejadian salah ucap tersebut bermula ketika rombongan kepresidenan meninjau aktivitas budidaya sektor perikanan di pesisir selatan Jawa Tengah pada hari Sabtu, 23 Mei 2026.

Saat mengawali pidato kenegaraan, wilayah operasional panen tersebut diidentifikasi secara keliru sebagai bagian dari administrasi wilayah tertentu melalui pernyataan, “Terima kasih saya diundang ke sini Desa Karang Duwur,” ucap Prabowo di hadapan publik.

Ratusan pasang mata yang berada di lokasi seketika melayangkan interupsi lisan guna meluruskan bahwa kawasan budidaya komoditas pesisir tersebut riil berada di lingkungan Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan.

Mendengar respons spontan dari barisan warga, kepala negara langsung melempar seloroh jenaka yang diarahkan kepada penanggung jawab sektor pangan sebagai bentuk tanggapan cepat atas koreksi massa.

“Waduh ini Menko tadi salah nama, perlu di-reshuffle enggak ini kira-kira?” kata Prabowo yang langsung disambut riuh tawa para petani dan nelayan yang memadati area peninjauan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok