Repelita Jakarta - Penggugat surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka, Subhan Palal, memberikan tanggapan tegas atas keputusan pengunduran diri sang Wakil Presiden.
Subhan mengaku bersyukur karena pada hari Kamis, 12 November 2026, putra sulung Presiden ketujuh Joko Widodo tersebut akhirnya resmi meletakkan jabatannya.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, langkah pengunduran diri Gibran membuat rakyat Indonesia kini terbebas dari kepemimpinan nasional yang sejak awal dinilai tidak memenuhi syarat konstitusional.
Alhamdulillah kita bangsa Indonesia terlepas dari kepemimpinan yang tidak memenuhi syarat, kata Subhan saat dimintai keterangan pada hari Kamis, 12 November 2026.
Kendati menyambut positif kabar lengsernya orang nomor dua di Indonesia tersebut, Subhan menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memberikan apresiasi atas sikap Gibran.
Ia beralasan bahwa secara aturan dan kelayakan administrasi, Gibran memang sudah seharusnya tidak menduduki kursi wakil presiden sejak awal masa jabatan.
Subhan mengungkapkan bahwa dirinya telah melayangkan desakan agar Gibran segera mengundurkan diri secara sukarela sejak tanggal 18 Agustus 2025 yang lalu.
Namun, seruan tersebut tidak kunjung digubris oleh yang bersangkutan sehingga memaksa Subhan menempuh langkah perlawanan melalui jalur hukum formal di pengadilan.
Saya enggak mengapresiasi, karena saya sudah minta mundur itu tanggal 18 Agustus 2025, tapi bandel enggak mundur-mundur, ujar Subhan menyoroti sikap mantan Wali Kota Solo itu.
Subhan mengeklaim telah mengantongi bukti kuat yang membuktikan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan minimal sebagaimana diatur secara tegas dalam undang-undang.
Berbekal bukti-bukti tersebut, ia memberanikan diri melayangkan gugatan hukum terhadap keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang digunakan pada Pemilihan Presiden 2024.
Setelah melewati rangkaian proses persidangan yang panjang, Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan tersebut.
Putusan kasasi tersebut menegaskan bahwa surat keterangan yang diterbitkan pada tahun 2019 itu tidak sah sebagai syarat pencalonan wakil presiden.
Selain menggugat keabsahan dokumen pendidikan, Subhan turut melaporkan Komisi Pemilihan Umum kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas dugaan pelanggaran kode etik.
Laporan etik itu dilayangkan lantaran penyelenggara pemilu dinilai tidak cermat dalam melakukan verifikasi berkas syarat pencalonan Gibran pada kontestasi lalu.
KPU saat ini sedang saya adukan ke DKPP untuk diadili secara etik, kata Subhan memastikan proses pengusutan pelanggaran penyelenggara pemilu tetap berjalan.
Diketahui, pengunduran diri Gibran dilakukan secara resmi dengan menyerahkan surat pengunduran diri langsung kepada pimpinan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Dokumen pengunduran diri tersebut diterima langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, pada Kamis sekitar pukul 11.26 WIB.
Langkah Gibran tersebut merupakan buntut dari terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang membatalkan legalitas dokumen kependidikannya.
Konsekuensi Kecurangan Menurut Pemantau Pemilu
Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu Brahma Aryana memandang mundurnya Gibran sebagai konsekuensi logis dari terbongkarnya kecurangan pemilu.
Sikap mundurnya Gibran ini sebetulnya konsekuensi logis dari terbongkarnya kecurangan yang dilakukan, ucap Brahma memberikan analisisnya pada hari Kamis.
Meskipun demikian, Brahma menekankan bahwa lengsernya Gibran bukanlah tujuan akhir dari perjuangan lembaganya dalam membongkar persoalan pada Pemilihan Umum 2024.
Persoalan yang jauh lebih substansial menurutnya adalah praktik maladministrasi dokumen pencalonan yang merusak prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kontestasi politik.
Standing KIPP sejak awal adalah bukan semata-mata persoalan gibran, ujar Brahma menjelaskan posisi lembaganya.
Itu terlalu sederhana dan sepele, imbuhnya menggarisbawahi pokok perkara yang sedang diperjuangkan.
Yang kita persoalkan adalah proses pemilu yang dirusak melalui perubahan syarat usia dan maladministrasi dokumen pencalonan, sehingga merusak kontestasi pemilu kita menjadi tidak setara/fair, kata dia.
Brahma juga memberikan catatan penting mengenai peran besar masyarakat sipil yang menjadi motor penggerak utama dalam mengungkap dugaan kecurangan tersebut.
Penting untuk digarisbawahi, bahwa tindakan membongkar kecurangan ini sepenuhnya diawali oleh para warga, bukan oleh lembaga atau instansi, tegasnya.
Ia berharap peristiwa politik bersejarah ini menjadi momentum bagi warga negara untuk memperkuat soliditas dalam mengawal berbagai persoalan krusial bangsa ke depan.
Fenomena ini dapat menjadi momentum bagi warga untuk memperkuat soliditas, sehingga permasalahan bangsa lainnya seperti korupsi, kenaikan harga pokok, karhutla, dan lainnya dapat teratasi dengan kekuatan gerakan bersama, tutur Brahma.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar semakin jeli dan kritis dalam mengawasi penggunaan anggaran negara yang nilainya mencapai triliunan rupiah untuk penyelenggaraan pemilu.
Ke depan, kita sebagai warga harus lebih jeli, kritis, dan solid, agar Rp71,3 triliun anggaran negara untuk sebuah pemilu tidak lagi menghasilkan kandidat yang mudah membohongi warga, merusak tatanan bangsa, dan lebih parahnya lagi tidak meningkatkan penghidupan yang layak bagi warga, pungkas Brahma.
Eksekusi Pencabutan Suket oleh Pemerintah
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah resmi mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menerangkan bahwa pencabutan itu merupakan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung.
Pencabutan resmi diundangkan lewat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus nomor 206 Tahun 2026 tertanggal 11 November 2026.
Keputusan tersebut sebagai tindak lanjut putusan MA yang membatalkan surat keterangan yang dimaksud, kata Yusril dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 12 November 2026.
Yusril memastikan bahwa dengan terbitnya keputusan pencabutan tersebut, dokumen penyetaraan pendidikan Gibran tahun 2019 otomatis batal dan tidak mengikat secara hukum.
Surat keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA itu pun sudah final, terang Yusril menegaskan kepastian hukum perkara tersebut.
Dengan demikian, penyetaraan Pak Gibran batal, dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, ujar dia.
Pemerintah juga memastikan tidak ada lagi celah upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali karena pejabat tata usaha negara selaku tergugat tidak memiliki hak mengajukan peninjauan kembali.
Hak mengajukan PK itu dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat, jelas Yusril.
Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK, sehingga tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan Mahkamah Agung itu. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
