Berita, Nasional

Syafril Sjofyan Dorong Pemerintah Adopsi Skema Debt Swap Rizal Ramli Demi Ringankan Beban Utang Negara

Repelita.id

12 June 2026 02:57 WIB

Syafril Sjofyan Dorong Pemerintah Adopsi Skema Debt Swap Rizal Ramli Demi Ringankan Beban Utang Negara
Foto: Istimewa

Repelita [Jakarta] - Pemerhati kebijakan publik, Syafril Sjofyan, menyoroti beban berat yang kini menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat besarnya akumulasi utang pemerintah.

Syafril mencatat bahwa kebutuhan pembayaran pokok dan bunga utang pada 2026 mencapai sekitar Rp1.433 triliun, atau lebih dari sepertiga total anggaran negara.

ADVERTISEMENT

Kondisi ekonomi nasional dinilai sedang dalam tekanan serius akibat pelemahan nilai tukar rupiah serta kenaikan harga energi yang memicu inflasi barang impor.

Dalam pandangannya, pemerintahan saat ini perlu mengkaji ulang strategi manajemen utang dengan mengadopsi pemikiran inovatif dari mendiang ekonom senior, Rizal Ramli.

Syafril menjelaskan bahwa Rizal Ramli memiliki gagasan cerdas terkait pengelolaan utang melalui skema penukaran utang lama dengan bunga rendah atau debt swap.

"Utang lama Indonesia yang berbunga mahal berhasil ditukar dengan pinjaman berbunga sangat rendah dari Kuwait," ungkap Syafril mencontohkan keberhasilan di era Presiden Abdurrahman Wahid.

Selain itu, Rizal Ramli juga pernah menggagas konsep debt to nature swap, di mana utang dihapus melalui komitmen menjaga kelestarian hutan di Kalimantan.

Terkait proyek yang sarat korupsi, Rizal Ramli berargumen bahwa negara kreditor seharusnya memikul tanggung jawab moral untuk memberikan pemotongan nilai utang atau debt haircut.

Menurut Syafril, posisi tawar Indonesia dalam melakukan negosiasi tersebut harus dilakukan secara kuat dan berani agar tidak terus bergantung pada skema utang konvensional.

Ia juga mengenang momen saat Rizal Ramli menceritakan kesediaan pemerintah Jepang untuk menukar utang Indonesia dengan bunga sangat rendah di bawah satu persen.

Namun, ia menyayangkan bahwa pendekatan yang mengutamakan kedaulatan fiskal tersebut kurang mendapat perhatian jika dibandingkan dengan penerbitan Surat Berharga Negara yang berbunga tinggi.

"Pemerintah era Jokowi dan Pemerintah saat ini lebih condong ke instrumen pasar (SBN) demi mengejar kecepatan, kepastian volume dana, dan kepraktisan pengelolaan APBN," papar Syafril.

Syafril berharap pemikiran-pemikiran brilian dari tokoh ekonomi tersebut dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menjaga keamanan fiskal jangka panjang.

Strategi yang mengedepankan kecerdikan fiskal nasional dinilai sebagai kunci untuk membebaskan rakyat dari beban bunga komersial yang mencekik.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya negara dapat dialihkan sepenuhnya demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional secara berkelanjutan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok


TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Berita Lainnya

Advertisement

Terpopuler

Statistik Pengunjung