Repelita Jakarta - Sekjen Forum Tanah Air Syafril Sjofyan memberikan tanggapan keras terkait respons Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Subhan Palal mengenai pembatalan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas.
Gibran menyatakan bakal melakukan perlawanan hukum melalui Peninjauan Kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk merespons putusan tersebut.
ADVERTISEMENT
Syafril Sjofyan menilai ada sesuatu yang menarik sekaligus mengkhawatirkan dari respons yang ditunjukkan oleh Gibran Rakabuming Raka pasca putusan kasasi tersebut.
Ia melontarkan pertanyaan sederhana mengenai Peninjauan Kembali tersebut hendak dilakukan melalui siapa terhadap putusan apa dan berdasarkan hak hukum yang mana.
Ia mencurigai pernyataan tersebut justru memperlihatkan persoalan yang lebih besar berupa upaya membangun persepsi seolah-olah masih tersedia jalan hukum untuk melawan putusan Mahkamah Agung padahal pintu hukumnya tidak sesederhana yang dibayangkan.
Syafril Sjofyan melihat ada tiga persoalan mendasar yang harus dibuka secara terang benderang kepada masyarakat luas.
Persoalan pertama yakni Perkara Nomor 742 K/TUN/2026 memiliki konstruksi hukum yang sangat jelas di mana penggugatnya adalah Subhan Palal dan tergugatnya adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan.
Gibran tercatat bukan merupakan penggugat maupun tergugat sehingga bukan pihak yang secara langsung berperkara dalam sengketa tata usaha negara tersebut.
Dalam hukum acara kepentingan politik atau kepentingan pribadi terhadap suatu putusan tidak otomatis melahirkan kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum.
Peninjauan Kembali bukan merupakan fasilitas yang bisa digunakan oleh siapa saja yang merasa dirugikan oleh sebuah putusan pengadilan.
Gibran ditegaskan bukan pihak dalam perkara sehingga ia tidak bisa begitu saja mengambil alih hak hukum milik Subhan Palal ataupun pihak tergugat.
Persoalan kedua adalah Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang mengubah pemaknaan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Amar putusan tersebut secara tegas menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Syafril mengingatkan untuk memperhatikan baik-baik frasa terakhir tersebut karena hal itu bukan pendapat dirinya sebagai pemerhati ataupun tafsir seorang pengacara melainkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Konsekuensinya sangat jelas karena pihak tergugat dalam perkara Subhan Palal adalah institusi Kemendikdasmen atau pejabat tata usaha negara maka mereka tidak dapat menggunakan Peninjauan Kembali untuk melawan putusan tersebut.
Jika Gibran tidak mempunyai kedudukan sebagai pihak dalam perkara sementara pejabat institusi yang menjadi tergugat juga dilarang mengajukan Peninjauan Kembali maka Gibran dan pengacaranya diminta jangan membangun harapan seolah-olah putusan pengadilan masih bisa dipermainkan dengan berbagai manuver prosedural.
Wacana perlawanan melalui Peninjauan Kembali oleh Gibran dinilai sekadar upaya mempertahankan ketidakpastian dan mengulur waktu serta menyesatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum.
Persoalan ketiga menyangkut Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung yang juga menegaskan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
Artinya Peninjauan Kembali bukan merupakan alasan yang sah untuk menghentikan pelaksanaan putusan apalagi dalam perkara ini terdapat pembatasan khusus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024.
Wacana Peninjauan Kembali yang dikembangkan Gibran dapat membangun kesan bahwa perkara masih terbuka dan belum selesai meskipun secara hukum Peninjauan Kembali tidak otomatis menunda pelaksanaan putusan.
Hal itu dinilai bertujuan menciptakan ketidakpastian dan membuat publik bingung antara putusan Mahkamah Agung wacana Peninjauan Kembali status Surat Keterangan dan konsekuensi hukumnya serta usaha menggeser persoalan.
Perdebatan yang semula menyangkut keabsahan dokumen pendidikan akhirnya berubah menjadi perdebatan tentang bagaimana mempertahankan posisi politik seseorang.
Syafril menegaskan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga tidak boleh ada pejabat negara yang merasa mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada hukum.
Tidak boleh ada kekuasaan politik yang dapat mengabaikan putusan pengadilan hanya karena putusan tersebut tidak menguntungkan dirinya serta tidak boleh ada institusi negara yang menggunakan prosedur hukum sebagai alasan untuk menghindari kewajiban menjalankan putusan pengadilan.
Ia mempertanyakan jika setiap putusan yang tidak menguntungkan penguasa selalu direspons dengan mencari celah untuk melawannya maka di mana kepastian hukum bagi rakyat serta jika hukum hanya dihormati ketika menguntungkan kekuasaan apakah masih layak menyebut Indonesia sebagai negara hukum.
Ia mendesak agar hukum jangan dipermainkan dan dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan menggunakan wacana hukum untuk mempertahankan ketidakpastian karena hukum tidak boleh menjadi alat tawar-menawar kekuasaan.
Rakyat tidak membutuhkan drama hukum yang berkepanjangan melainkan membutuhkan kepastian transparansi dan penghormatan terhadap putusan pengadilan.
Syafril mengingatkan jangan sampai Peninjauan Kembali yang tidak memiliki pintu hukum justru dijadikan pintu masuk menuju kekacauan politik dan konstitusional.
Untuk hal tersebut ia mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi agar segera memproses pemakzulan Gibran karena negara ini milik rakyat bukan milik keluarga bukan milik kelompok dan bukan milik kekuasaan.
Pernyataan tertulis tersebut disampaikan di Bandung pada tanggal 11 November 2026 oleh Penulis Pemerhati Kebijakan Publik Aktivis Pergerakan 77-78 dan Sekjen APP Bangsa Syafril Sjofyan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
